Usulan pembangunan SPAM Bendungan Kuningan senilai sekitar Rp118,88 miliar masih bergantung pada satu hal yang paling krusial: penyelesaian lahan. Pemerintah pusat, Komisi V DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan kini menyoroti percepatan pemenuhan syarat itu agar proyek air minum untuk wilayah timur Kuningan tidak tertahan di tahap administrasi.
Rencana tersebut disiapkan untuk memperkuat layanan air minum bagi warga di Kecamatan Cimahi, Cibingbin, dan Cibeureum. Pasokan air baku akan diambil dari Bendungan Kuningan, dengan target layanan yang menyasar permukiman di 11 desa.
Kapasitas besar untuk ribuan sambungan rumah
Perumda Air Minum Tirta Kamuning merancang SPAM ini dengan kapasitas 2 x 50 liter per detik atau total 100 liter per detik. Infrastruktur itu ditujukan untuk melayani sekitar 8.000 sambungan rumah di wilayah sasaran.
Lingkup pekerjaannya meliputi instalasi pengolahan air, reservoir berkapasitas 1.200 meter kubik, dua unit booster pump, bak pelepas tekan, dan jaringan distribusi utama sepanjang 31.949 meter. Seluruh kebutuhan ini menjadi dasar pengajuan pendanaan dari pemerintah pusat.
Dokumen teknis masih harus disempurnakan
Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Oscar R.H. Siagian, menyebut dokumen usulan dari Perumda Air Minum Tirta Kamuning sudah diterima dan direviu oleh Balai Prasarana Permukiman Kawasan Jawa Barat. Meski begitu, masih ada sejumlah dokumen yang perlu disempurnakan, termasuk penyesuaian rencana anggaran biaya sesuai regulasi terbaru.
Oscar menekankan bahwa seluruh dokumen teknis harus benar-benar memenuhi readiness criteria. Menurut dia, proses ini penting agar usulan bisa melaju ke tahap berikutnya tanpa hambatan administratif.
Lahan Perhutani dan tanah warga masih diselesaikan
Salah satu hambatan utama proyek ini adalah penyediaan lahan di kawasan Perhutani dan pembebasan sebagian tanah milik masyarakat. Penyelesaian dua aspek itu menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan kesiapan program untuk didanai.
Selain lahan, dokumen lingkungan juga masih disusun dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Ukas Suharfaputra menjelaskan bahwa sebagian besar dokumen yang dipersyaratkan sudah disiapkan, tetapi beberapa unsur penting masih harus dirampungkan, terutama yang berkaitan dengan lahan dan dokumen pendukung lain.
DPR dorong koordinasi dipercepat
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menilai percepatan penyelesaian lahan harus segera dilakukan sebagai bagian dari readiness criteria. Ia mengingatkan bahwa pengurusan lahan di kawasan Perhutani biasanya memerlukan waktu tidak singkat.
Ketua Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan SPAM Bendungan Kuningan. Ia juga mendorong agar kendala lahan segera diselesaikan supaya kebutuhan air minum masyarakat di wilayah timur Kuningan bisa segera terpenuhi.
Melalui peninjauan itu, Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi V DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Kuningan menegaskan komitmen untuk mempercepat pemenuhan syarat teknis dan administratif. Jika seluruh persyaratan rampung, SPAM Bendungan Kuningan dapat segera masuk tahap realisasi sebagai penguat akses air minum bagi warga Kuningan.