Pembebasan lahan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat. Pemerintah pusat telah menyiapkan program dan dukungan anggaran melalui kementerian teknis, tetapi banyak proyek tetap tertahan ketika urusan lahan belum tuntas di daerah.
Kondisi itu dinilai berisiko membuat pembangunan molor dan mengganggu penyerapan anggaran negara. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih siap sejak tahap awal agar proyek strategis tidak berhenti di tengah jalan.
Sinergi pusat dan daerah dinilai tidak bisa ditawar
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, menegaskan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama agar proyek tepat waktu dan manfaatnya cepat dirasakan warga.
Ia menyampaikan hal itu saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (3/7). Sudjatmiko menilai Jawa Barat memerlukan pola pembangunan yang lebih terintegrasi karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
Konektivitas, ekonomi, dan bencana ikut menjadi perhatian
Dalam pandangannya, pembangunan di Jawa Barat tidak hanya soal jalan dan jembatan. Provinsi ini juga membutuhkan konektivitas yang lebih kuat, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, serta kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap bencana hidrometeorologi.
Karena itu, percepatan infrastruktur di wilayah ini dipandang harus disusun sebagai agenda yang saling terhubung. Pendekatan seperti itu dinilai penting agar manfaat pembangunan tidak berhenti di satu titik, melainkan merata ke banyak daerah.
Flyover Bekasi menjadi contoh kesiapan yang dibutuhkan
Sudjatmiko mencontohkan pembangunan flyover di Kota Bekasi yang secara teknis telah siap, namun masih memerlukan percepatan pembebasan lahan. Contoh itu menunjukkan bahwa kesiapan teknis belum cukup jika administrasi dan lahan masih tertahan.
Ia menilai pelajaran serupa dapat dipakai daerah lain di Jawa Barat. Jika kesiapan sejak awal lebih matang, proses pelaksanaan bisa berjalan lebih cepat dan hambatan di tengah jalan dapat ditekan.
Penanganan banjir harus menyentuh akar masalah
Selain infrastruktur transportasi, Komisi V DPR RI juga menyoroti banjir yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah Jawa Barat. Sudjatmiko menegaskan persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur fisik.
Penanganan banjir, kata dia, perlu mencakup infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian yang layak bagi warga di kawasan rawan banjir. Pendekatan menyeluruh dinilai menjadi syarat agar masalah yang berulang tidak terus menimbulkan kerugian.
Kesiapan usulan menentukan peluang dukungan pusat
Sudjatmiko juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat menyiapkan usulan program yang memenuhi readiness criteria. Dengan dokumen perencanaan yang matang, daerah dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden.
Kesiapan administrasi dan teknis disebut sama pentingnya dengan ketersediaan anggaran. Dalam konteks percepatan pembangunan, daerah yang siap sejak awal akan lebih mudah masuk daftar prioritas dibanding wilayah yang masih mengejar kelengkapan dokumen.
Komisi V berjanji terus mengawal
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menekankan proyek strategis harus dieksekusi secara efektif, transparan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan kualitas hidup warga. Di Jawa Barat, kebutuhan itu semakin mendesak karena beban penduduk yang besar, tantangan banjir yang berulang, dan tuntutan infrastruktur yang terus berkembang.
