Penerapan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai akan lebih efektif jika disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional, Rahmat Nasution Hamka, menegaskan bahwa fleksibilitas pelaksanaan menjadi kunci agar program ini tidak hanya memperbaiki gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga desa.
Menurut Rahmat, tantangan utama MBG bukan terletak pada gagasan program, melainkan pada cara penerapannya di lapangan. Pola yang terlalu seragam di seluruh Indonesia, kata dia, berisiko membuat program kurang efisien dan tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan daerah yang berbeda-beda.
Potensi ekonomi lokal ikut dibuka
Rahmat mendorong agar MBG melibatkan ekosistem yang sudah hidup di desa, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada distribusi makanan. Ia menyebut kantin sekolah, ibu PKK, dan karang taruna dapat diberi peran dalam pelaksanaan program.
Skema itu, menurut dia, akan membuat program memiliki dampak berlapis. Selain membantu pemenuhan gizi anak, MBG juga bisa membuka aktivitas ekonomi di tingkat bawah yang selama ini bergantung pada perputaran usaha lokal.
Setiap wilayah punya sumber pangan berbeda
Rahmat juga menyoroti perbedaan potensi pangan antardaerah yang kerap tidak diperhitungkan secara cukup. Wilayah pesisir, desa, dan pegunungan memiliki sumber bahan baku yang berbeda sehingga pendekatan pelaksanaannya pun tidak bisa disamaratakan.
Di daerah pesisir, misalnya, pasokan ikan bisa diperoleh lebih mudah. Sementara itu, desa-desa di wilayah tertentu memiliki sayur-mayur melimpah yang dapat dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan MBG.
Biaya disebut bisa ditekan jika bahan disesuaikan
Rahmat menilai pemaksaan standar bahan baku yang sama secara nasional justru dapat membuat biaya pelaksanaan membengkak. Ia berpendapat daerah yang memiliki sumber daya pangan sendiri semestinya diberi ruang untuk memanfaatkannya agar program berjalan lebih efisien.
“Kalau yang nelayan mungkin sudah tidak perlu lagi bahan makan ikan segala macamnya dibeli sangat mahal,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa bahan pangan seperti sayur dari desa juga tidak harus didatangkan dari luar bila tersedia di wilayah setempat.
BGN diminta memberi ruang lebih besar
Sebagai Ketua KADIN Kalteng, Rahmat berharap Badan Gizi Nasional atau BGN memberi kelonggaran lebih besar kepada daerah dalam menjalankan MBG. Ia menilai pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan pangan yang ada di lapangan.
Dengan ruang inovasi yang lebih luas, pelaksanaan MBG dinilai akan lebih kuat karena bisa menyesuaikan kebutuhan lokal. Program yang dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan, stunting, dan gizi masyarakat itu pun tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga berjalan sesuai situasi setempat.
Rahmat menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh fleksibilitas pelaksanaan. Jika aturan tidak diseragamkan secara kaku, program ini dinilai berpeluang meningkatkan gizi anak sekaligus menghidupkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi pangan dan kelembagaan lokal di tiap daerah.