Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dipastikan tetap berjalan meski pemerintah tengah menata ulang kebutuhan anggarannya. Dari proses ini, angka Rp 268 triliun yang sebelumnya muncul dalam perhitungan awal berpeluang berubah setelah seluruh komponen dievaluasi kembali.
Pemerintah menegaskan penyesuaian itu bukan pemangkasan anggaran. Langkah tersebut ditempuh agar alokasi dana lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan setiap rupiah yang digunakan benar-benar efektif serta tepat sasaran.
Seluruh komponen ikut dievaluasi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa penataan ulang tidak hanya menyasar satu pos pembiayaan. Pemerintah sedang menghitung kembali jumlah SPPG, penerima manfaat, tata kelola operasional, hingga mekanisme pembiayaan program.
Ia juga menegaskan bahwa semua unsur biaya masuk dalam evaluasi, termasuk insentif Rp 6 juta per hari untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurut dia, penyesuaian diperlukan karena pemerintah menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Hasil perhitungan ulang itu diperkirakan membuat kebutuhan anggaran MBG lebih rendah dibandingkan estimasi awal. Pemerintah memilih menunggu hasil penataan sebelum menetapkan angka final untuk kebutuhan program ke depan.
Pelayanan di daerah tidak boleh berhenti
Di tengah evaluasi, pemerintah memastikan SPPG yang sudah beroperasi tetap melayani penerima manfaat sesuai ketentuan. Prasetyo menekankan bahwa perbaikan harus dilakukan tanpa menghentikan layanan yang sudah berjalan.
Ia meminta agar proses penataan tidak mengganggu penerima manfaat di daerah. Pemerintah ingin mutu pelayanan tetap terjaga, sementara evaluasi dilakukan secara paralel agar program prioritas itu terus memberi manfaat bagi masyarakat.
Perhitungan dilakukan bersama Kemenkeu dan BGN
Penataan ulang kebutuhan anggaran dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Gizi Nasional. Pemerintah memberi ruang bagi proses ini agar menghasilkan angka yang lebih cermat sesuai kondisi nyata di lapangan.
Prasetyo mengatakan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan total kebutuhan anggaran MBG selanjutnya. Ia menyebut pemerintah tidak sedang menghentikan program, melainkan membenahi pelaksanaannya agar lebih presisi.
Proses pembenahan itu diharapkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan, meski pemerintah mengakui dinamika di lapangan bisa memengaruhi jadwal. Fokus utamanya tetap pada efektivitas anggaran dan pengawasan agar kualitas layanan tidak menurun.
Dengan penyesuaian yang sedang berjalan, arah kebijakan MBG bergeser ke penghitungan yang lebih detail dan pembiayaan yang lebih sesuai kebutuhan. Pemerintah tetap menjaga agar program tersebut terus melayani masyarakat tanpa jeda, sambil memastikan tata kelolanya semakin rapi.