Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) langsung menuai kritik dari Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam. Ia menilai penyesuaian harga itu muncul terlalu mendadak dan membuat masyarakat tidak punya waktu cukup untuk bersiap menghadapi beban tambahan.
Mufti menyebut besaran kenaikannya juga tergolong signifikan dibandingkan harga sebelumnya. Menurutnya, situasi seperti ini cepat dirasakan oleh rumah tangga karena pengeluaran warga tidak ikut menyesuaikan secara otomatis saat harga energi berubah.
Sorotan pada cara kebijakan disampaikan
Selain mempersoalkan nominal kenaikan, Mufti juga mengkritik cara kebijakan itu dikomunikasikan kepada publik. Ia menilai Pertamina kembali menaikkan harga BBM tanpa pemberitahuan yang memadai sehingga masyarakat langsung menanggung konsekuensinya.
“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa keberatannya tidak hanya tertuju pada harga baru, tetapi juga pada minimnya ruang antisipasi bagi masyarakat. Dalam kondisi biaya hidup yang masih tinggi, perubahan harga BBM nonsubsidi dinilai mudah memicu tekanan lanjutan di banyak sektor.
Kesan bertolak belakang dengan narasi sebelumnya
Mufti turut menyinggung bahwa masyarakat sebelumnya sempat mendapat pesan menenangkan soal harga BBM. Ia menilai publik dibujuk untuk percaya bahwa tarif tidak akan naik, sehingga muncul harapan bahwa harga akan tetap stabil.
Ketika kenaikan benar-benar diumumkan, menurut Mufti, jarak antara harapan yang dibangun dan keputusan yang terjadi bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat. Hal ini membuat persoalan harga BBM tidak lagi sekadar soal nominal, tetapi juga soal konsistensi pesan yang diterima publik.
“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Mufti Anam, Anggota Komisi VI DPR.
Dampak yang bisa merambat ke kehidupan harian
Kenaikan BBM nonsubsidi umumnya tidak berhenti pada pengguna kendaraan pribadi. Biaya distribusi dan logistik dapat ikut terdorong naik, lalu berimbas ke kebutuhan sehari-hari yang dibeli masyarakat.
Karena itu, Mufti memandang kebijakan ini berisiko menambah beban yang sudah lebih dulu dirasakan warga. Kelompok yang bergantung pada transportasi harian disebut akan menjadi pihak yang paling cepat merasakan perubahan pengeluaran.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat dianggap berhak mendapat kepastian yang lebih jelas sebelum kebijakan energi berubah. Menurut Mufti, keputusan yang menyentuh kebutuhan dasar semestinya disampaikan dengan lebih hati-hati agar tidak mengejutkan publik.
Bukan hanya soal harga, tetapi juga kepercayaan
Kritik Mufti juga mengarah pada tata kelola energi secara lebih luas. Ia menilai kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi memberi kesan mundur jika dilihat dari sisi pengelolaan dan arah komunikasi yang menyertainya.
Sebagaimana dilansir dari SindoNews, legislator itu menyoroti kontradiksi antara janji stabilitas harga dan kenyataan di lapangan. Dari sudut pandangnya, isu ini menyentuh kepercayaan publik terhadap kebijakan energi yang dijalankan pemerintah dan badan usaha milik negara.
Perubahan harga BBM memang kerap memunculkan reaksi keras karena menyangkut kebutuhan yang sangat dekat dengan kehidupan warga. Saat penyesuaian datang tanpa jeda yang cukup, masyarakat cenderung menilai kebijakan tersebut tidak selaras dengan kondisi ekonomi yang sedang mereka hadapi.
Mufti pun menempatkan kenaikan harga BBM nonsubsidi sebagai persoalan yang lebih besar dari sekadar angka di papan pengumuman. Baginya, yang ikut dipertaruhkan adalah rasa aman masyarakat, kepastian saat berbelanja, dan keyakinan bahwa kebijakan energi dijalankan secara transparan serta konsisten.