Mulai April 2026, PKH dan BPNT hanya diarahkan kepada warga yang masuk desil 1 sampai 4. Batas ini membuat pengecekan status penerima menjadi semakin penting karena posisi desil kini menjadi patokan utama dalam penyaluran dua bantuan sosial tersebut.
Kementerian Sosial memperketat verifikasi agar bantuan lebih tepat sasaran kepada keluarga miskin dan rentan. Sebelumnya, BPNT masih menjangkau warga hingga desil 5, tetapi aturan terbaru menempatkan desil 1 sampai 4 sebagai kelompok prioritas untuk PKH dan BPNT.
Desil digunakan pemerintah untuk memetakan tingkat kesejahteraan warga. Melalui pengelompokan ini, pemerintah menilai siapa yang paling layak menerima bantuan berdasarkan kondisi ekonomi dan kerentanan sosial.
Perubahan ini juga menegaskan bahwa tidak semua program bansos mengikuti batas yang sama. Penerima PBI-JKN, ATENSI, dan sejumlah program sosial lain masih dapat menjangkau desil 1 sampai 5 atau ditentukan lewat penilaian khusus, sehingga status desil tidak otomatis menentukan seluruh bantuan yang diterima.
PKH sendiri merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin. Sementara itu, BPNT disalurkan dalam bentuk bantuan pangan non-tunai bulanan melalui akun elektronik untuk membeli bahan pangan di mitra resmi seperti e-Warong atau Bank Himbara.
Penyaluran PKH dan BPNT dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun. Saat ini, distribusi berada pada triwulan II yang mencakup April, Mei, dan Juni, sedangkan pembagian tahap lainnya berlangsung pada Januari hingga Maret, Juli hingga September, serta Oktober hingga Desember.
Pemerintah tidak menetapkan tanggal pasti untuk pencairan massal. Karena itu, dana bisa masuk ke rekening penerima mulai minggu pertama hingga minggu keempat setiap bulannya.
Kondisi tersebut membuat penerima perlu rutin memantau status bantuan. Keterlambatan atau pembaruan data dapat memengaruhi proses distribusi, terutama ketika posisi desil menjadi dasar verifikasi utama.
Pengecekan status dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel. Pengguna baru perlu registrasi dengan mengisi NIK, nama lengkap, dan alamat email sesuai KTP, lalu melakukan verifikasi melalui email sebelum membuka menu profil untuk melihat informasi bantuan secara rinci.
Sistem akan menampilkan keterangan otomatis jika nama yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima aktif. Pengecekan ini menjadi penting karena pembaruan data desil dapat berdampak langsung pada kelayakan warga dalam menerima bantuan.
Jika kondisi di lapangan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat, warga bisa mengajukan pembaruan. Kemensos menyediakan fitur Usul Sanggah di aplikasi Cek Bansos untuk pengajuan perubahan data secara daring dengan menjawab pertanyaan terkait kondisi sosial ekonomi secara jujur.
Bagi yang mengalami kendala teknis, pengajuan juga dapat dilakukan secara luring melalui perangkat desa setempat. Pemohon perlu membawa KTP dan Kartu Keluarga asli beserta fotokopinya untuk diserahkan kepada petugas pengelola data di kantor desa atau kelurahan.
Usulan kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan untuk pengesahan. Setelah disetujui, data diteruskan ke pemerintah pusat untuk pemeringkatan ulang yang dilakukan BPS setiap tiga bulan melalui SIKS-NG dan dapat dipantau lewat cekbansos.kemensos.go.id.
Dengan aturan baru ini, desil kembali menjadi penentu penting dalam penyaluran PKH dan BPNT mulai April 2026. Karena itu, masyarakat yang bergantung pada bansos perlu memastikan data kependudukan dan kondisi ekonominya tetap sesuai agar proses verifikasi tidak menghambat penerimaan bantuan.