Pemerintah menyiapkan insentif PPN DTP hingga 100 persen untuk pembelian mobil listrik murni. Kebijakan ini dirancang untuk mendorong minat konsumen sekaligus mempercepat penguatan ekosistem kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.
Skema tersebut tidak berlaku untuk kendaraan hibrida. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan arah kebijakan pemerintah memang difokuskan pada EV murni sebagai bagian dari percepatan transisi energi di sektor transportasi darat.
Besaran insentif belum dipatok seragam untuk semua mobil listrik. Purbaya menyebut skema yang sedang dibahas mencakup PPN DTP 100 persen dan 40 persen, tetapi rincian akhirnya masih akan dirumuskan lebih lanjut.
Kementerian Perindustrian akan menyusun detail teknis pelaksanaan kebijakan itu. Dengan begitu, besaran potongan pajak dapat disesuaikan dengan spesifikasi kendaraan yang masuk program.
Pendekatan tersebut membuat pemerintah tidak menggunakan pola yang sama untuk semua model. Setiap kendaraan akan dinilai berdasarkan parameter yang sedang disiapkan dalam kebijakan tersebut.
Baterai nikel dapat insentif lebih besar
Salah satu pembeda utama ada pada komposisi material baterai. Pemerintah memberi perhatian khusus pada mobil listrik yang memakai baterai berbasis nikel karena material itu dinilai penting bagi pemanfaatan sumber daya domestik.
Purbaya menjelaskan skema untuk baterai nikel dan non-nikel akan berbeda. Insentif yang lebih besar untuk nikel diberikan agar material tersebut lebih banyak terserap dalam industri nasional.
Arah ini juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral kritis. Artinya, kebijakan insentif tidak hanya diarahkan untuk mendongkrak pembelian mobil listrik, tetapi juga untuk memperkuat rantai pasok teknologi baterai di dalam negeri.
Purbaya menekankan pentingnya penguasaan teknologi baterai agar kekayaan mineral Indonesia memberi nilai tambah lebih tinggi. Menurut dia, pemanfaatan nikel dapat menjadi langkah maksimal untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia.
Ia juga sempat berdiskusi dengan CTO Danantara Sigit Puji Santosa soal perbandingan teknologi baterai. Dalam penjelasannya, nikel dinilai lebih baik dari sisi kualitas dibanding LFP, yang disebut sebagai teknologi generasi kedua.
Sinyal ke pasar otomotif
Penegasan bahwa insentif hanya menyasar EV murni memberi sinyal jelas bagi pasar otomotif. Pemerintah ingin mempercepat adopsi kendaraan tanpa emisi langsung, bukan memberi ruang yang sama untuk teknologi hibrida.
Bagi konsumen, skema PPN DTP diharapkan bisa menjadi pendorong keputusan pembelian mobil listrik. Bagi industri, desain insentif ini diarahkan agar sejalan dengan pemanfaatan bahan baku domestik dan penguatan kapasitas teknologi nasional.
Dengan insentif yang dibedakan berdasarkan karakteristik kendaraan dan material baterai, kebijakan ini menempatkan nikel sebagai elemen strategis dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Pemerintah mencoba menyatukan target transisi energi, penguatan industri, dan pemanfaatan mineral dalam negeri dalam satu arah kebijakan.
