Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan ke-17 sepanjang 2026 dan mengamankan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Operasi itu berlangsung pada Senin, 20 Juli 2026, sementara rincian perkara yang melatarbelakanginya belum dipaparkan KPK.
Peristiwa tersebut memunculkan keprihatinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menilai kepala daerah telah mendapat pembekalan antikorupsi dan dukungan sistem keuangan yang lebih transparan, tetapi pencegahan tetap bergantung pada integritas pribadi.
Informasi awal operasi KPK
| Peristiwa | Keterangan |
|---|---|
| Operasi KPK | OTT ke-17 sepanjang 2026 |
| Pihak yang diamankan | Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini |
| Waktu konfirmasi | Senin, 20 Juli 2026 |
| Pejabat yang mengonfirmasi | Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto |
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi terhadap Bupati Lombok Barat tersebut. “Benar (OTT Bupati Lombok Barat),” kata Fitroh kepada wartawan.
Fitroh juga memastikan Lalu Ahmad Zaini telah diamankan tim KPK. Namun, lembaga antirasuah itu belum menyampaikan dugaan perkara, pihak lain yang terlibat, ataupun perkembangan pemeriksaan dalam operasi tersebut.
Tito mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah langkah pembinaan bagi para kepala daerah. Langkah itu mencakup retret, pembekalan awal, pembinaan berkelanjutan, serta upaya membuat pengelolaan keuangan lebih transparan.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Juli 2026. Pernyataan itu disampaikan ketika informasi detail perkara dari KPK masih belum tersedia.
Pembinaan tidak menggantikan integritas
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto juga pernah mengumpulkan kepala daerah di Sentul. Meski demikian, ia menekankan bahwa proses rekrutmen kepala daerah melalui pemilihan rakyat dan perilaku pejabat tetap kembali kepada masing-masing orang.
“Pernah dikumpulkan juga oleh bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” ujar Tito.
Ia berharap OTT KPK yang melibatkan kepala daerah dapat menjadi peringatan bagi pejabat lain. Tito meminta para kepala daerah melakukan introspeksi dan menjauhi pelanggaran, terutama tindak pidana korupsi.
Ruang kerja bupati telah disegel
Di Lombok Barat, jajaran pegawai pemerintah kabupaten mengetahui adanya operasi itu ketika kembali bekerja pada Senin pagi. Ruang kerja bupati sudah dalam kondisi tersegel dengan lambang KPK.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu membenarkan penyegelan tersebut. “Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK),” ujarnya saat ditemui di Gerung.
Saikhu menyatakan kondisi itu mengejutkan karena beberapa jam sebelumnya Lalu Ahmad Zaini masih mengikuti kegiatan di lingkungan kantor bupati. Pada Senin subuh, bupati bersama sejumlah pejabat Pemkab Lombok Barat menghadiri nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor bupati.
Setelah kegiatan tersebut, para pegawai pulang dan kembali lagi pada pagi hari. “Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget,” kata Saikhu.
Hingga informasi awal operasi disampaikan, KPK belum merinci perkara yang menjadi dasar pengamanan tersebut. Penjelasan mengenai dugaan tindak pidana, pihak lain, dan hasil pemeriksaan masih menunggu keterangan lanjutan dari KPK.
