Tekanan politik terhadap pemerintah Iran menguat setelah 180 anggota parlemen meminta pembatalan nota kesepahaman atau MoU dengan Amerika Serikat. Tuntutan itu muncul setelah serangan udara AS kembali terjadi, meski kedua negara sebelumnya telah menyepakati penghentian konflik.
Para legislator tidak hanya meminta langkah diplomatik yang tegas, tetapi juga mendorong tindakan balasan terhadap AS. Mereka turut menuntut pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki proses negosiasi antara Teheran dan Washington.
Desakan tersebut menunjukkan MoU yang semula dipandang sebagai jalur meredakan konflik kini menjadi perhatian serius di parlemen Iran. Rangkaian serangan setelah penandatanganan kesepakatan telah memicu pertanyaan mengenai keberlanjutan dan efektivitas MoU itu.
Kesepakatan yang kembali dipertanyakan
Iran dan AS menandatangani MoU pada 18 Juni 2026 untuk mengatur penghentian konflik yang disebut berlangsung sejak 28 Februari. Namun, pada 8 Juli 2026, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran.
Menurut pernyataan Komando Pusat AS atau CENTCOM, serangan itu merupakan respons atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi rangkaian serangan balasan yang melibatkan kepentingan militer kedua pihak.
Pasukan Iran dilaporkan membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Perkembangan ini memperbesar tekanan agar pemerintah Iran mengambil sikap resmi terhadap kesepakatan dengan AS.
| Isu | Tuntutan atau Peristiwa | Keterangan |
|---|---|---|
| MoU Iran-AS | Pembatalan nota kesepahaman | Diminta oleh 180 anggota parlemen |
| Negosiasi | Pembentukan komisi khusus | Untuk menyelidiki negosiasi dengan AS |
| Selat Hormuz | Pengesahan undang-undang pengelolaan | Menjadi bagian tuntutan parlemen |
| Pertahanan | Dukungan menyeluruh bagi angkatan bersenjata | Ditekankan dalam pernyataan legislator |
Selat Hormuz masuk agenda parlemen
Selain pembatalan MoU, para anggota parlemen meminta pengesahan undang-undang mengenai pengelolaan Selat Hormuz. Jalur pelayaran tersebut menjadi salah satu titik strategis yang paling sensitif dalam ketegangan kawasan.
Permintaan ini menandakan respons parlemen Iran tidak semata tertuju pada hubungan diplomatik dengan AS. Pengelolaan jalur laut penting dan pengamanan kepentingan strategis juga menjadi bagian dari tuntutan politik yang disuarakan.
Kantor Berita Fars mengutip pernyataan para anggota parlemen yang mendesak langkah hukum dan politik lebih tegas terhadap hubungan dengan AS. Mereka juga meminta dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan.
Tekanan bagi pemerintah Iran
Tuntutan parlemen memperlihatkan adanya dorongan agar pemerintah Iran tidak berhenti pada respons diplomatik terhadap serangan terbaru. Pembatalan MoU, penyelidikan negosiasi, dan penguatan pertahanan ditempatkan dalam satu rangkaian agenda politik.
Langkah yang diminta para legislator juga mengaitkan konflik dengan perlindungan kepentingan Iran di Selat Hormuz. Dengan demikian, perdebatan mengenai MoU berkembang menjadi isu yang mencakup keamanan, pertahanan, dan jalur pelayaran strategis.
Belum ada keterangan dalam informasi yang tersedia mengenai keputusan resmi pemerintah Iran atas tuntutan tersebut. Namun, dukungan dari 180 anggota parlemen menambah tekanan politik terhadap kelanjutan kesepakatan yang ditandatangani pada Juni 2026 itu.
