Laura Fernandez langsung menandai masa awal kepemimpinannya di Costa Rica dengan garis keras terhadap kejahatan. Pemerintahannya diposisikan untuk menekan kriminalitas tanpa kompromi, sambil tetap menjaga hubungan dekat dengan Amerika Serikat.
Sikap itu muncul di tengah naiknya kekhawatiran publik atas keamanan dalam negeri. Costa Rica yang selama ini dikenal relatif stabil di Amerika Tengah kini menghadapi lonjakan kejahatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena negara itu makin sering dipakai sebagai jalur transit penyelundupan narkoba ke AS.
Fernandez, yang berusia 39 tahun, baru saja resmi menggantikan Rodrigo Chaves setelah menang dalam pemungutan suara 1 Februari. Meski Chaves sudah tidak lagi memimpin negara, ia tetap berada di lingkar kekuasaan karena akan melanjutkan peran ganda sebagai menteri kepresidenan dan keuangan.
Agenda keras di bidang keamanan
Dalam arah kebijakan awalnya, Fernandez menjanjikan reformasi besar pada sistem peradilan dan undang-undang keamanan. Ia juga menyiapkan penindakan luas terhadap kejahatan terorganisir, yang menjadi sasaran utama pemerintahannya.
Nada tegas itu makin jelas saat ia memperkenalkan menteri keamanan barunya, Gerald Campos, pekan lalu. Pada kesempatan itu, Fernandez menyatakan akan ada “perang tanpa ampun” terhadap kejahatan terorganisir.
Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah baru tidak ingin mengambil pendekatan lunak. Sejak awal, isu keamanan ditempatkan sebagai salah satu prioritas paling mendesak.
Kedekatan dengan Washington ikut dipertegas
Selain keamanan, hubungan dengan Amerika Serikat juga menjadi pilar awal kabinet Fernandez. Ia menunjuk wakil presiden keduanya, Douglas Soto, sebagai duta besar untuk Washington.
Langkah itu menunjukkan keinginan menjaga jalur komunikasi yang erat dengan pemerintah AS. Kehadiran Kristi Noem, utusan khusus AS yang memimpin pendekatan militeristik pemerintahan Trump di Amerika Latin, turut menambah bobot politik pada momen pelantikan itu.
Arah ini memperlihatkan bahwa pemerintah Fernandez ingin bergerak paralel di dua jalur. Di satu sisi, ia menekan kejahatan di dalam negeri, dan di sisi lain ia memastikan hubungan dengan Washington tetap dekat.
Modal politik di parlemen
Di dalam negeri, Fernandez juga memulai pemerintahannya dengan dukungan politik yang kuat. Partai Rakyat Berdaulat yang berhaluan kanan dan dipimpinnya meraih 31 dari 57 kursi di badan legislatif satu kamar.
Hasil tersebut memberi mayoritas absolut kepada partainya. Dengan posisi itu, Fernandez memiliki ruang lebih besar untuk mendorong agenda keamanan dan reformasi yang dijanjikannya.
Dukungan parlemen ini penting karena banyak kebijakan keras membutuhkan pijakan politik yang stabil. Situasi itu dapat membantu pemerintah baru bergerak lebih cepat dalam mendorong perubahan yang diinginkan.
Sorotan pada kebijakan yang lebih luas
Di tengah tekanan kriminalitas, Costa Rica juga membangun penjara keamanan maksimum yang meniru pusat anti-terorisme CECOT di El Salvador. Kebijakan itu ikut menarik perhatian internasional karena menunjukkan pendekatan yang semakin keras terhadap pelaku kejahatan.
Negara itu juga menjadi sorotan setelah ratusan warga Venezuela ditahan tanpa pengadilan usai dideportasi dari AS pada awal tahun lalu. Selain itu, Costa Rica menyetujui penerimaan non-warga negara yang dideportasi dari AS berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani pada Maret.
Kelompok hak asasi mengecam kebijakan tersebut sebagai “perjanjian negara ketiga”. Kritik itu muncul karena para deportee ditempatkan di negara yang tidak memiliki kaitan dengan mereka.
Dengan kombinasi janji perang keras terhadap kejahatan, kedekatan yang dijaga dengan Washington, serta dukungan mayoritas di parlemen, awal pemerintahan Fernandez menjadi sorotan besar di kawasan. Ujian terbesarnya kini adalah membuktikan bahwa langkah keras itu benar-benar mampu menahan lonjakan kriminalitas tanpa memicu kontroversi baru.