Amerika Serikat menyetujui pelonggaran sebagian sanksi terhadap Venezuela agar pemerintah Caracas bisa menanggung biaya hukum mantan presiden Nicolas Maduro. Langkah ini langsung mengubah dinamika perkara federal yang menjerat Maduro di New York atas tuduhan perdagangan narkoba.
Kebijakan tersebut menutup salah satu sumber sengketa paling tajam dalam proses itu, yaitu perdebatan tentang siapa yang berhak membayar pembelaan hukum Maduro. Departemen Kehakiman AS menyebut penyesuaian sanksi itu membuat permohonan untuk membatalkan perkara menjadi “moot”.
Sengketa biaya pengacara jadi sorotan
Sejak awal, tim pembela Maduro mempersoalkan larangan pembayaran dari pemerintah Venezuela. Mereka menilai pembatasan itu mengganggu hak terdakwa untuk memilih penasihat hukum sendiri.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, pada Februari meminta Hakim Distrik AS Alvin Hellerstein membatalkan kasus tersebut. Ia beralasan larangan pembiayaan dari Venezuela melanggar hak konstitusional terdakwa.
Dalam sidang 26 Maret, Hellerstein tidak memberi tanda bahwa ia akan menghentikan persidangan. Namun, ia mempertanyakan apakah sanksi yang menghalangi Venezuela membayar biaya pengacara justru bertentangan dengan hak konstitusional Maduro.
Hakim menyorot hak terdakwa
Pernyataan hakim menunjukkan bahwa isu pembiayaan pembelaan bukan sekadar soal teknis. Dalam perkara ini, pengadilan memandang hak atas penasihat hukum sebagai bagian penting dari proses pidana yang sedang berjalan.
Jaksa federal tetap berpegang pada pandangan berbeda. Mereka menilai sanksi itu lahir dari kewenangan cabang eksekutif dalam urusan keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, bukan ranah pengadilan.
Jaksa juga menyatakan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, masih bisa memakai dana pribadi untuk membayar pengacara pilihan mereka. Di sisi lain, hakim menegaskan bahwa semua terdakwa pidana di Amerika Serikat memiliki hak konstitusional, tanpa memandang kewarganegaraan.
Perkara yang melampaui urusan narkoba
Kasus ini menarik perhatian besar karena menyangkut status Maduro sebagai mantan kepala negara. Persoalan lain juga muncul dari cara ia dibawa ke tahanan Amerika Serikat bersama Flores.
Berdasarkan informasi dari sumber referensi, keduanya dipindahkan ke AS setelah operasi militer Amerika pada Januari. Keduanya kemudian mengaku tidak bersalah dan masih ditahan di Brooklyn, New York.
Maduro sendiri membantah tuduhan tersebut. Ia menyebutnya sebagai dalih palsu untuk menguasai sumber daya alam Venezuela.
Imunitas dan kewenangan negara ikut diperdebatkan
Para pengkritik proses ini menilai penanganan kasus Maduro bermasalah secara mendasar. Mereka merujuk pada operasi militer AS untuk membawa Maduro dan istrinya dari Venezuela sebagai tindakan yang oleh sejumlah pakar hukum disebut melanggar hukum internasional.
Pemerintah Trump mempertahankan bahwa tindakan itu merupakan operasi penegakan hukum yang didukung militer. Washington juga menegaskan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin sah Venezuela setelah serangkaian pemilu yang disengketakan.
Dalam hukum internasional, kepala negara yang sedang menjabat biasanya memiliki imunitas dari pengadilan pidana asing. Karena Maduro kini berstatus mantan presiden, perkara ini masuk wilayah hukum yang sensitif dan terus diperdebatkan.
Dengan pelonggaran sebagian sanksi dari Washington, pemerintah Venezuela kini dapat membayar biaya hukum Maduro. Akibatnya, fokus sengketa bergeser kembali ke pokok perkara narkoba, legalitas penahanan, dan batas kewenangan Amerika Serikat dalam menangani tokoh politik asing di pengadilan federal New York.
