Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka ruang pembinaan bagi pelaku kerusuhan di kawasan Dago, Kota Bandung, dengan opsi pendidikan di barak militer. Langkah ini terutama diarahkan kepada enam pelaku yang masih berstatus pelajar aktif dan berada di bawah umur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menempatkan penanganan kasus itu bukan semata pada jalur hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter. Menurutnya, pelaku yang masih muda tetap perlu mendapat pembinaan disiplin dan pemahaman kebangsaan agar proses penanganan tidak berhenti pada sanksi.
Dedi menilai perkara tersebut harus dibaca dari sisi hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama karena ada pelaku yang masih anak di bawah umur. Pada saat yang sama, unsur pembinaan tetap disebutnya sebagai bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Ia bahkan menyebut barak militer sebagai salah satu jalur yang mungkin ditempuh untuk membina para pelajar yang terlibat. “Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,” ujar Dedi Mulyadi di Sumedang, Jawa Barat, seperti dilansir Antara.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa program pembinaan berbasis kedisiplinan tidak hanya dibicarakan untuk kelompok tertentu. Pemerintah provinsi membuka ruang agar pendekatan serupa bisa dipakai untuk membentuk sikap generasi muda yang dinilai perlu diarahkan lebih kuat.
Dedi juga menyinggung cara memandang kericuhan yang terjadi pada Jumat, 1 Mei 2026. Ia menyebut aksi itu bukan bagian dari peringatan May Day yang berjalan aman dan tertib, melainkan tindakan yang muncul tiba-tiba tanpa pemberitahuan dan tanpa orasi.
Menurut dia, pola tersebut memperlihatkan adanya niat untuk membuat kekacauan. Dedi menegaskan, karena kedatangannya tidak mengikuti pola penyampaian pendapat yang lazim, peristiwa itu lebih tepat dibaca sebagai upaya memicu gangguan keamanan.
Dalam kericuhan itu, salah satu pos polisi di kawasan Tamansari, Kota Bandung, dilaporkan dibakar oleh sekelompok massa. Peristiwa tersebut membuat penanganan para pelaku menjadi sorotan, terlebih karena di antara mereka ada yang masih berada dalam usia pelajar.
Jawa Barat kini mengarahkan penanganan kasus itu agar tetap berjalan dalam koridor hukum, tetapi tidak menutup ruang pembinaan karakter. Pendekatan ini terutama diprioritaskan bagi mereka yang masih di bawah umur, supaya prosesnya tidak berhenti pada hukuman semata.
Di sisi lain, tawaran barak militer menempatkan disiplin dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari respons terhadap kerusuhan yang melibatkan remaja. Bagi Dedi, pembinaan semacam itu dapat menjadi jalan untuk memastikan pelaku muda tidak hanya menerima konsekuensi, tetapi juga mendapat arahan yang terukur.