Pemerintah daerah diminta mempercepat langkah pendataan dan verifikasi agar target 400 ribu unit bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bisa segera dikejar. Dorongan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pembahasan efisiensi dan progres tahapan program BSPS yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Tito menilai data calon penerima sebenarnya sudah tersedia, tetapi proses pengecekan di lapangan belum berjalan secepat yang dibutuhkan. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak hanya mengajukan data, melainkan memastikan seluruh calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebelum bantuan diproses lebih jauh.
Verifikasi Lapangan Menentukan Kelolosan Penerima
Dalam rapat itu, Tito menegaskan bahwa usulan daerah tidak dapat langsung dijalankan tanpa verifikasi kelayakan. Ia menjelaskan masih ada calon penerima yang belum memenuhi syarat, sementara sebagian data lain baru masuk dari daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu lebih hati-hati agar kuota yang tersedia tidak sia-sia hanya karena data yang diusulkan tidak sesuai ketentuan. Jika suatu daerah tidak mampu mengisi seluruh jatah yang diberikan, sisa kuota dapat dialihkan ke daerah lain yang lebih siap.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Target BSPS | 400 ribu unit bedah rumah |
| Status data | Sudah tersedia, tetapi masih perlu verifikasi |
| Tantangan utama | Masih ada calon penerima yang belum memenuhi kriteria |
| Peran pemda | Memastikan usulan layak dan mempercepat pendataan |
“Kalau nanti asal diajukan, enggak memenuhi syarat, targetnya tadi yang diberikan oleh Menteri PKP misalnya di daerah itu 200 rumah, ternyata yang masuk kriteria persyaratan hanya 50 rumah, ya sudah 150 rumah lain-nya mungkin diserahkan kepada daerah lain yang lebih siap. Jadi, jangan sampai nanti rekan-rekan di daerah kecewa,” kata Tito dalam rapat tersebut.
Pesan itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat ingin BSPS berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan ketepatan sasaran. Fokus utamanya ada pada percepatan verifikasi agar target nasional tetap bisa dikejar secara realistis.
BPS Diminta Turun Membantu Pendataan
Untuk memperkuat proses di lapangan, Mendagri meminta pemerintah daerah membangun kerja sama yang lebih erat dengan Badan Pusat Statistik di tingkat kabupaten dan kota. Kolaborasi ini diharapkan membantu petugas turun langsung untuk memastikan calon penerima memang layak menerima bantuan.
Ia menilai proses pendataan tidak boleh berhenti di meja administrasi. Dengan verifikasi yang lebih rapi, penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus lebih tepat sasaran.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kegiatan itu juga diikuti secara daring oleh para Kepala BPS kabupaten/kota serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari seluruh Indonesia.
Dampak BSPS bagi Daerah
Percepatan BSPS tidak hanya dipandang sebagai upaya menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi yang lebih luas di daerah, mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pergerakan kegiatan perumahan diyakini dapat ikut menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mengumpulkan data dan mempercepat proses verifikasi agar target 400 ribu unit dapat dicapai sesuai rencana.