Pemerintah menyiapkan langkah percepatan agar seluruh wilayah Indonesia teraliri listrik sepenuhnya pada 2029. Target ini dipasang ketika rasio elektrifikasi nasional masih berada di sekitar 98 persen, sehingga dua persen wilayah yang belum menikmati layanan listrik menjadi sasaran utama pekerjaan lanjutan.
Fokus tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung saat meninjau industri manufaktur peralatan listrik di Tangerang, Kamis (16/4/2026). Dalam arah kebijakan yang disiapkan, pemerintah menempatkan perluasan akses listrik, efisiensi energi, dan pemakaian produk dalam negeri sebagai tiga jalur untuk menutup kekurangan layanan di wilayah yang masih tertinggal.
1.516 desa masuk prioritas utama
Salah satu titik paling penting dalam agenda ini adalah program listrik desa. Pemerintah menilai persoalan elektrifikasi masih sangat terasa di daerah terpencil, bukan hanya karena belum tersambung jaringan, tetapi juga karena layanan dasar belum merata.
Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran listrik ke 1.516 desa. Angka itu menjadi bagian dari target yang lebih besar, yakni 10.000 desa teraliri listrik hingga akhir masa target pada 2029.
Dampak listrik bagi layanan dasar
Ketersediaan listrik tidak berdiri sendiri sebagai persoalan teknis. Di banyak wilayah, listrik menentukan berjalan atau tidaknya pendidikan malam hari, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga.
Keterbatasan pasokan juga masih memengaruhi pengolahan hasil pertanian dan operasional fasilitas publik di daerah terpencil. Karena itu, percepatan elektrifikasi diposisikan sebagai bagian dari pembangunan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Tiga arah kebijakan percepatan
Pemerintah menyiapkan tiga fokus kebijakan untuk mengejar elektrifikasi penuh. Ketiganya diarahkan agar perluasan akses tidak hanya cepat, tetapi juga efisien dan berkelanjutan.
- Memperluas jaringan listrik ke desa dan wilayah terpencil.
- Mendorong efisiensi energi melalui pemanfaatan PLTS atap.
- Mengutamakan produk dan perangkat listrik buatan dalam negeri.
Di wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional, PLTS atap dinilai bisa menjadi solusi tambahan yang lebih fleksibel. Sementara itu, penggunaan produk lokal dipandang penting agar pembangunan energi bergerak sejalan dengan penguatan industri nasional.
Industri lokal ikut disiapkan
Program elektrifikasi juga dibaca pemerintah sebagai peluang untuk mendorong manufaktur dalam negeri. Kebutuhan peralatan listrik untuk program listrik desa dinilai dapat menyerap hasil produksi nasional dan menekan ketergantungan pada impor.
Dalam kunjungannya ke Tangerang, pemerintah menegaskan bahwa proyek ketenagalistrikan perlu lebih banyak memanfaatkan barang yang sudah bisa dibuat di Indonesia. Untuk perangkat yang telah tersedia produksinya di dalam negeri, ruang bagi impor disebut akan dibatasi.
Aspek keselamatan ikut diperketat
Selain perluasan akses, pemerintah juga menaruh perhatian pada keselamatan instalasi listrik. Salah satu perangkat yang diwajibkan adalah pengaman listrik produksi lokal, yaitu Residual Current Breaker with Overcurrent.
Kebijakan ini dinilai penting karena daerah yang baru mendapatkan jaringan listrik membutuhkan standar keamanan yang memadai sejak awal. Tanpa perlindungan instalasi yang baik, gangguan listrik dan risiko bahaya bagi pengguna bisa meningkat, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang masih berkembang.
Dengan kombinasi perluasan jaringan, pemanfaatan energi surya, penguatan industri lokal, dan pengetatan keselamatan instalasi, pemerintah menempatkan program listrik desa sebagai penentu dalam upaya mencapai listrik 100 persen pada 2029. Target 1.516 desa tahun ini menjadi langkah awal yang akan menunjukkan seberapa cepat agenda pemerataan energi bisa benar-benar menutup sisa wilayah tanpa listrik di Indonesia.
