Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar seribu desa nelayan setiap tahun di seluruh Indonesia, dan pada 2026 jumlahnya dikejar mencapai 1.386 kampung nelayan. Arah kebijakan ini menempatkan laut bukan sekadar sebagai wilayah produksi, tetapi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang langsung menyentuh kehidupan pesisir.
Presiden Prabowo Subianto melihat pengembangan kampung nelayan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat ekonomi nasional melalui kelautan dan perikanan. Dalam kerangka Blue Ocean Economy atau Ekonomi Laut Biru, sektor ini dipandang punya nilai strategis karena menyangkut kesejahteraan nelayan sekaligus ketersediaan protein bagi masyarakat luas.
Laut sebagai mesin pertumbuhan baru
Prabowo menegaskan bahwa perikanan dan kelautan harus dikelola dalam skala besar. Menurut dia, potensi maritim Indonesia terlalu penting jika hanya dibiarkan berjalan biasa, karena laut bisa menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru bagi bangsa.
Ia juga menilai investasi di sektor ini perlu terus didorong bersama kementerian terkait. Dalam pandangan Prabowo, Ekonomi Laut Biru adalah karunia yang harus dimaksimalkan agar manfaatnya tidak berhenti pada produksi ikan semata, tetapi ikut memperkuat ketahanan nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja di Leato Selatan, Gorontalo, Sabtu (9/5/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo menekankan bahwa pendapatan nelayan harus naik dan peran mereka tidak bisa dipandang kecil karena mereka menghasilkan ikan serta protein yang dibutuhkan banyak orang.
Fokus pada wilayah pesisir dan perbatasan
Agenda pembangunan kampung nelayan juga diarahkan ke wilayah terluar. Salah satu contoh yang menjadi perhatian pemerintah adalah Miangas, tempat Prabowo menyebut akan segera dibangun desa nelayan.
Rencana itu disampaikan setelah kunjungan ke Miangas bersama Menteri Luar Negeri usai menghadiri KTT ASEAN di Filipina. Dari situ terlihat bahwa program kampung nelayan tidak hanya dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi pesisir, tetapi juga untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan dan wilayah strategis.
Pendekatan ini membuat pembangunan pesisir memiliki dimensi yang lebih luas. Pemerintah tidak hanya mengejar kenaikan pendapatan warga, tetapi juga menempatkan kampung nelayan sebagai bagian dari kedaulatan wilayah.
Program berkelanjutan di banyak daerah
Target 1.386 kampung nelayan pada 2026 tidak berdiri sendiri. Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang bisa dikembangkan secara bertahap, sehingga program ini dapat berjalan terus dari tahun ke tahun.
Dengan pola tersebut, pembangunan diproyeksikan menyebar ke berbagai daerah, bukan hanya terpusat pada satu kawasan. Pemerintah ingin memastikan manfaatnya dirasakan oleh banyak komunitas pesisir di seluruh tanah air.
Langkah ini menunjukkan bahwa kampung nelayan diposisikan sebagai program jangka panjang. Fokusnya bukan proyek sesaat, melainkan perluasan pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan terukur.
Dikaitkan dengan pangan dan protein
Prabowo juga menghubungkan penguatan sektor kelautan dengan ketahanan pangan nasional. Ia menyebut Indonesia kini sudah swasembada beras, jagung, dan banyak komoditas lain sehingga tidak perlu lagi mengimpor pangan dari luar negeri.
Menurut dia, capaian tersebut membuat posisi Indonesia lebih dihormati di forum internasional. Dari sudut pandang itu, penguatan pangan dan kelautan perlu berjalan beriringan agar daya tahan ekonomi nasional semakin kuat.
Ia menekankan bahwa kebutuhan ikan dan protein laut akan terus meningkat di masa depan. Karena itu, pengembangan perikanan tidak hanya penting bagi nelayan, tetapi juga bagi kesiapan Indonesia menghadapi perubahan kebutuhan pangan dunia.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Prabowo juga didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kehadiran program kampung nelayan dalam agenda pemerintah menegaskan bahwa laut kini ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang mencakup ekonomi, pangan, dan kedaulatan wilayah sekaligus.
