Pemprov Jawa Timur menaruh harapan besar pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Jika hasil akhirnya sesuai perkiraan, Jawa Timur akan kembali mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-11 kali secara beruntun.
Sikap percaya diri itu muncul karena hasil pemeriksaan BPK disebut menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa sebagian besar pengelolaan keuangan Pemprov Jatim sudah sesuai ketentuan dan jumlah temuan tergolong sedikit.
Adhy mengatakan informasi itu ia terima dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur. Ia juga menyebut rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti tidak banyak, sehingga memberi sinyal positif bagi peluang Jawa Timur mempertahankan predikat WTP.
“Insyaallah, dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang alhamdulillah kita akan WTP,” kata Adhy usai menghadiri rapat di DPRD Jatim, Senin (8/6/2026).
Menurut Adhy, capaian tersebut menggambarkan perbaikan dalam akuntabilitas, kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Namun, ia belum membeberkan rincian temuan maupun rekomendasi yang masuk dalam pemeriksaan itu.
Pemerintah provinsi masih menunggu penyampaian resmi LHP BPK dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang telah dijadwalkan pada Selasa (9/6/2026). Tahap itu menjadi penentu akhir untuk memastikan apakah Jawa Timur kembali dinilai Wajar Tanpa Pengecualian.
Jika predikat itu kembali diraih, Jawa Timur akan memperpanjang catatan WTP yang selama ini sudah terjaga selama 10 kali berturut-turut. Karena itu, penyerahan resmi dokumen pemeriksaan di paripurna menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.
Di sisi lain, DPRD Jatim menegaskan ada pembahasan lain yang berjalan beriringan tetapi tidak terkait langsung dengan hasil pemeriksaan BPK. Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono menyebut rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada hari yang sama diarahkan untuk menyelaraskan hasil evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Blegur juga mengatakan DPRD dan Pemprov Jatim telah menyepakati sejumlah penyesuaian atas hal-hal yang dinilai belum sesuai ketentuan. Menurut dia, langkah itu menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola tidak berhenti pada proses pemeriksaan semata.
“Kita sepakati semua bahwa DPRD dan eksekutif melakukan perubahan-perubahan berkaitan dengan hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Dengan demikian, peluang Jawa Timur mempertahankan opini WTP kini tinggal menunggu pengumuman resmi dalam rapat paripurna. Bagi Pemprov Jatim, hasil itu bukan hanya soal label administrasi, tetapi juga pengakuan atas ketertiban dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Source: www.jatimpos.co