Per 24 April 2026, bantuan stimulan perbaikan rumah untuk warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera telah menjangkau 31.007 unit rumah dengan total dana Rp655,18 miliar. Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera itu menunjukkan percepatan pemulihan hunian terus berjalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kenaikan penyaluran itu terlihat jelas dibandingkan catatan 17 April 2026, ketika dana yang tersalurkan masih Rp537,22 miliar untuk 26.849 unit rumah. Artinya, dalam periode singkat tersebut, jumlah rumah yang mendapat bantuan dan besaran dananya sama-sama bertambah, seiring upaya memulihkan tempat tinggal warga agar bisa kembali layak dihuni.
Aceh menyerap porsi terbesar
Dari tiga provinsi terdampak, Aceh menerima porsi bantuan paling besar. Di wilayah ini, 15.192 rumah rusak ringan dan 11.069 rumah rusak sedang telah memperoleh dukungan perbaikan dengan total anggaran Rp559,950 miliar.
Besarnya alokasi itu menunjukkan tingginya kebutuhan pemulihan hunian di Aceh. Bantuan diarahkan agar pemilik rumah dapat memperbaiki tempat tinggal secara mandiri sesuai tingkat kerusakan yang dialami.
Sumatera Utara dan Sumatera Barat ikut bergerak
Sumatera Utara juga menjadi wilayah yang terus menerima bantuan perbaikan rumah. Berdasarkan data Satgas PRR, 2.332 unit rumah rusak ringan dan 1.228 unit rumah rusak sedang di provinsi ini telah dibantu dengan total dana Rp71.820 miliar.
Di Sumatera Barat, bantuan telah menjangkau 811 rumah rusak ringan dan 375 rumah rusak sedang. Nilai bantuan yang tersalurkan di provinsi tersebut mencapai Rp23,415 miliar.
Pola penyaluran ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya terpusat di satu daerah. Bantuan disalurkan mengikuti kebutuhan di masing-masing provinsi agar proses perbaikan berlangsung lebih merata.
Skema bantuan langsung ke pemilik rumah
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa bantuan stimulan diberikan langsung kepada pemilik rumah. Skema ini dipilih supaya perbaikan dapat berlangsung lebih cepat melalui mekanisme swadaya.
Pemerintah menetapkan stimulan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan dan Rp30 juta untuk rumah rusak sedang. Tito juga menyampaikan bahwa sebelumnya bantuan dari Kementerian Sosial hanya menyasar rumah rusak berat, lalu cakupannya diperluas agar kerusakan ringan dan sedang turut mendapat dukungan.
Pendekatan tersebut memberi ruang lebih besar bagi keluarga terdampak untuk mulai memperbaiki rumah tanpa harus menunggu pembangunan ulang. Dengan begitu, proses pemulihan bisa berjalan lebih efisien dan beban warga dapat berkurang pada masa pascabencana.
Dukungan hidup sehari-hari ikut diberikan
Selain bantuan untuk perbaikan rumah, pemerintah juga menyalurkan dukungan bagi kebutuhan harian warga. Setiap kepala keluarga menerima uang isi hunian sebesar Rp3 juta dan bantuan stimulan ekonomi senilai Rp5 juta.
Ada pula jaminan hidup atau jadup sebesar Rp15 ribu per orang per hari. Bantuan ini diarahkan untuk membantu kebutuhan dasar warga selama masa transisi pemulihan.
Tito menyampaikan informasi tersebut saat meninjau hunian sementara di Desa Tunyang, Timang Gajah, Bener Meriah, pada Senin (20/4). Penyaluran bantuan berjalan bersamaan dengan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi para penyintas bencana.
Progres hunian tetap dan hunian sementara
Satgas PRR juga memantau perkembangan hunian tetap atau huntap di tiga provinsi terdampak. Berdasarkan data per 24 April 2026, kebutuhan huntap mencapai 39.171 unit, sementara 241 unit sudah selesai dan 1.493 unit masih dalam tahap pembangunan.
Rinciannya, Aceh membutuhkan 29.026 unit huntap, dengan 104 unit sudah selesai dan 645 unit sedang dikerjakan. Sumatera Utara memerlukan 7.321 unit, dengan 120 unit rampung dan 407 unit dalam proses.
Sumatera Barat membutuhkan 2.824 unit huntap, dengan 17 unit selesai dan 441 unit masih dibangun. Sementara itu, hunian sementara menunjukkan progres besar karena 18.421 unit sudah selesai dari target 20.131 unit, atau 91 persen dari target nasional.
Percepatan bantuan rumah, jadup, serta pembangunan hunian menjadi bagian dari pemulihan warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera. Fokus penanganan kini tetap diarahkan pada pemulihan tempat tinggal agar masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas dengan kondisi yang lebih stabil.
