Percepatan data penerima menjadi kunci utama dalam penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai untuk triwulan II. Kali ini, pembaruan data selesai lebih awal sehingga peluang pencairan bantuan juga ikut terbuka lebih cepat.
Kementerian Sosial menyebut proses ini berjalan lebih cepat karena Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional terus diperbarui mengikuti kondisi di lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembaruan tersebut dibuat agar bantuan sosial yang disalurkan benar-benar lebih tepat sasaran.
Data penerima lebih cepat selesai
Perubahan paling menonjol pada tahap ini terletak pada rampungnya pemutakhiran data penerima. Jika biasanya data baru tersedia sekitar tanggal 20, kali ini prosesnya sudah selesai sejak tanggal 10.
Kondisi tersebut memberi ruang lebih longgar bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat. Akurasi tetap menjadi perhatian utama agar bantuan tidak meleset dari sasaran yang berhak menerimanya.
Saifullah Yusuf juga menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bersifat dinamis. Artinya, data tersebut harus mengikuti perubahan kondisi warga yang terjadi di lapangan.
Peran BPS dalam penentuan desil
Dalam proses ini, Kementerian Sosial turut melibatkan Badan Pusat Statistik untuk menetapkan kategori desil. Penentuan desil menjadi dasar penting dalam menentukan keluarga penerima manfaat yang masuk prioritas bantuan.
Petugas daerah hanya bertugas memasukkan data ke sistem. Sementara itu, penetapan desil sepenuhnya berada di tangan BPS agar integritas data tetap terjaga.
Skema tersebut dibuat untuk menjaga penyaluran tetap objektif. Dengan cara itu, bantuan dapat diarahkan kepada keluarga yang memang berada pada kelompok yang berhak menerima.
Jalur penyaluran tetap dua mekanisme
PKH dan BPNT masih disalurkan melalui dua jalur utama. Mekanisme pertama menggunakan Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, untuk transaksi non-tunai.
Jalur kedua ditempuh lewat PT Pos Indonesia. Mekanisme ini diprioritaskan bagi lansia non-potensial, penyandang disabilitas berat, warga di daerah terpencil, serta komunitas adat.
Pola dua jalur tersebut memberi fleksibilitas bagi penerima yang sulit mengakses layanan perbankan. Pemerintah mempertahankan skema ini agar bantuan tetap bisa menjangkau berbagai kondisi wilayah dan sosial.
Besaran bantuan PKH per komponen
PKH diberikan berdasarkan komponen kesehatan dan pendidikan dalam keluarga. Penyalurannya dilakukan bertahap setiap triwulan sesuai data anggota keluarga yang tercatat dalam sistem DTSEN.
Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Ibu hamil atau nifas: Rp750.000
- Anak usia dini 0–6 tahun: Rp750.000
- Anak sekolah dasar: Rp225.000
- Anak sekolah menengah pertama: Rp375.000
- Anak sekolah menengah atas: Rp500.000
- Lanjut usia: Rp600.000
- Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
Nilai tersebut menjadi penopang kebutuhan dasar keluarga penerima yang masuk kelompok rentan. PKH diposisikan sebagai instrumen untuk membantu kebutuhan kesehatan dan pendidikan di rumah tangga miskin.
BPNT tetap menggunakan saldo elektronik
Berbeda dengan bantuan tunai langsung, BPNT atau Program Sembako disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Dana tersebut digunakan di e-warong untuk membeli kebutuhan pangan pokok sesuai periode penyaluran.
Skema non-tunai dipilih agar penggunaan bantuan tetap sesuai tujuan. Penerima tetap memperoleh bahan pangan tanpa menerima uang secara fisik.
Syarat penerima dan pengecekan status
Untuk menerima bansos 2026, warga harus berstatus Warga Negara Indonesia, memiliki KTP dan KK, serta tercatat dalam DTSEN sebagai keluarga miskin. Prioritas penerima PKH dan BPNT tahun ini juga difokuskan pada masyarakat di desil 1 hingga 4.
Status penerima dapat dicek secara mandiri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan mengisi data wilayah dan nama lengkap sesuai KTP. Pemeriksaan juga bisa dilakukan lewat aplikasi daring Cek Bansos menggunakan login NIK masing-masing.
Bagi penerima yang mendapat bantuan melalui Bank Himbara, dana bisa diambil lewat ATM atau teller dengan membawa identitas resmi. Sementara itu, penerima lewat PT Pos akan menerima undangan resmi, dan untuk lansia atau disabilitas, petugas dapat mengantar bantuan langsung ke rumah.
