Anak dari keluarga mampu berpotensi tidak lagi menerima Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemerintah membuka opsi untuk memusatkan manfaat program ini kepada masyarakat yang masuk kelompok desil bawah.
Kelompok desil 8 hingga 10 menjadi bagian yang direncanakan untuk dibatasi dalam kajian refocusing. Namun, perubahan sasaran tersebut belum menjadi keputusan akhir yang berlaku.
Data penerima menjadi syarat utama
Pemerintah masih menempatkan pembaruan data sebagai tahapan penting sebelum mengubah skema MBG. Data penerima manfaat dan data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG perlu dirapikan lebih dahulu.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta penataan dilakukan secara cermat. Arahan itu memberi ruang kepada BGN untuk menyusun dasar kebijakan yang lebih tepat.
Dalam keterangan yang dikutip Kompas.com pada Minggu (19/7/2026), Agustina menyebut perbaikan basis data menjadi prioritas. “Oke data silakan diperbaiki, data penerima manfaat, data SPPG,” kata Agustina.
Penajaman sasaran tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan jumlah penerima. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan gizi, serta karakter wilayah dalam penyaluran program.
| Sasaran | Pertimbangan | Arah Kajian |
|---|---|---|
| Masyarakat desil bawah | Dinilai paling membutuhkan | Menjadi prioritas penerima MBG |
| Daerah tertinggal dan stunting tinggi | Kebutuhan gizi lebih mendesak | Menjadi fokus penyaluran |
| Desil 8 sampai 10 | Masuk kelompok yang akan dibatasi | Bagian dari refocusing |
Biaya porsi di wilayah 3T turut ditelaah
Selain sasaran penerima, BGN diperbolehkan mengkaji kembali anggaran MBG sebesar Rp 15.000 per porsi. Penelaahan terutama diarahkan pada daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau wilayah 3T.
Biaya penyediaan makanan di wilayah timur dinilai perlu dipisahkan dari kondisi di Jawa. Tantangan distribusi yang berbeda dapat memengaruhi kecukupan anggaran per porsi.
Agustina menyampaikan bahwa angka Rp 15.000 belum tentu diterapkan secara sama di setiap daerah. “Ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan penyesuaian anggaran masih berupa pembahasan. Belum ada ketetapan baru terkait biaya porsi MBG di wilayah dengan hambatan distribusi lebih besar.
Usulan fokus pada usia pertumbuhan
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung penataan program agar manfaatnya lebih terkonsentrasi pada kelompok usia pertumbuhan. Ia menilai balita hingga anak SMP membutuhkan asupan gizi tinggi untuk mendukung perkembangan mereka.
Yahya mengusulkan BGN mempertimbangkan penghentian pemberian MBG bagi siswa SMA. Usulan itu masih berupa gagasan dalam pembahasan refocusing dan bukan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan bahwa seleksi penerima dalam satu sekolah dapat memicu kecemburuan sosial. Situasi itu dapat muncul apabila sebagian siswa menerima MBG, sementara siswa lain tidak mendapatkannya.
Karena itu, ketelitian data dan mekanisme pelaksanaan menjadi penentu penting sebelum sasaran MBG diubah. Keputusan akhir masih menunggu pembaruan data penerima manfaat dan data SPPG.