Penerimaan pajak hingga April 2026 mencapai Rp 646,3 triliun dan menjadi penopang utama kenaikan pendapatan negara. Capaian itu setara 27,4 persen dari outlook APBN 2026 dan tumbuh 16,1 persen secara year on year.
Lonjakan tersebut mendapat sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena kondisinya jauh berbeda dari situasi pada periode yang sama tahun lalu. Pada April 2025, penerimaan pajak masih berada di zona negatif dengan pertumbuhan minus 10,8 persen secara year on year.
Perbandingan yang menonjol
Purbaya menilai perbaikan kinerja pajak ini menunjukkan arah yang lebih baik dibanding tahun lalu. Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ia menyebut pertumbuhan pajak sudah mencapai 16 persen dan berpotensi mendekati 20 persen.
Ia juga membandingkan langsung kondisi April 2026 dengan April 2025 saat Sri Mulyani masih menjabat Menteri Keuangan. Menurut dia, selisih kinerja tersebut memperlihatkan prospek penerimaan pajak yang lebih kuat.
Pada April 2025, penerimaan pajak yang dilaporkan mencapai Rp 556,9 triliun atau 25,4 persen terhadap outlook APBN. Namun, angka itu masih dibayangi kontraksi 10,8 persen secara year on year.
Pendapatan negara ikut terdorong
Kenaikan pajak ikut mengangkat total pendapatan negara sampai April 2026. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp 918,4 triliun atau 29,1 persen dari proyeksi APBN, dengan pertumbuhan 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penerimaan tersebut berasal dari pajak sebesar Rp 646,3 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 100,6 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp 171,3 triliun, serta penerimaan hibah Rp 300 miliar. Dari komponen itu, PNBP tercatat sudah mencapai 37,3 persen dari outlook APBN.
Kombinasi penerimaan itu menunjukkan sisi pendapatan fiskal masih bergerak positif. Meski begitu, tekanan dari belanja negara membuat ruang fiskal tetap harus dijaga dengan cermat.
Belanja tumbuh lebih cepat
Hingga April 2026, belanja negara tercatat Rp 1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari proyeksi APBN. Angka itu tumbuh 34,3 persen secara year on year, dengan belanja pemerintah pusat Rp 826 triliun dan Transfer ke Daerah Rp 256,8 triliun.
Besarnya belanja membuat APBN tetap berada di posisi defisit meski pendapatan negara meningkat. Defisit hingga April 2026 tercatat Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat keseimbangan primer masih surplus Rp 28 triliun per April 2026. Posisi itu lebih baik dibanding Maret 2026 yang sempat defisit Rp 95,8 triliun.
Dengan penerimaan pajak yang tumbuh lebih cepat dan total pendapatan negara yang ikut naik, pemerintah melihat masih ada ruang perbaikan fiskal. Namun, laju belanja yang tinggi tetap menjadi faktor utama yang menjaga APBN berada dalam kondisi defisit pada periode tersebut.
Source: www.suara.com