Jaringan penyelundupan benih bening lobster atau BBL masih bergerak meski ekspor sudah dilarang. Gus Lilur menilai kondisi itu menunjukkan bahwa persoalan BBL bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang terus menggerus keuntungan Indonesia.
Ia pun mendorong pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menutup kebocoran tersebut. Melalui Tritura Nelayan Republik Indonesia, desakan itu disuarakan sebagai tuntutan agar tata kelola lobster nasional dibenahi lebih tegas dan lebih terarah.
Tekanan agar negara hadir lebih kuat
Dalam pandangannya, negara tidak cukup hanya bertindak di sisi penindakan. Pemerintah juga diminta memfasilitasi budidaya lobster di dalam negeri supaya nelayan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
Gus Lilur bahkan meminta seluruh jajaran KKP ikut dikerahkan untuk memperbesar budidaya lobster oleh nelayan Indonesia. Ia menilai suara itu muncul dari kebutuhan nyata para nelayan agar sumber daya laut dari wilayah Indonesia tidak terus bocor ke pihak lain.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang disebut telah menghentikan total budidaya BBL di luar negeri sejak Agustus 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah baru pengelolaan lobster yang menempatkan budidaya dalam negeri sebagai prioritas.
Arah kebijakan menuju kedaulatan lobster
Perubahan regulasi dari Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 ke Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 dipandang sebagai sinyal penguatan budidaya di Indonesia. Gus Lilur menilai kebijakan itu penting karena benih lobster berasal dari perairan Indonesia dan semestinya memberi nilai tambah di dalam negeri.
“Ini langkah kedaulatan. BBL itu berasal dari laut Indonesia, maka budidayanya harus di Indonesia,” kata Gus Lilur. Ia menekankan bahwa nelayan Indonesia tidak layak menanggung risiko penangkapan sementara keuntungan terbesar justru mengalir ke negara lain.
Bagi dia, penguatan budidaya domestik juga menjadi jalan untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai nilai lobster. Jika kebocoran bisa ditutup, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok benih, tetapi juga dapat menjadi pusat budidaya yang lebih kuat.
Jalur penyelundupan masih terorganisir
Meski larangan ekspor sudah berlaku, Gus Lilur menyebut jaringan penyelundupan belum berhenti bekerja. Ia memaparkan bahwa jalurnya diduga melalui laut menuju Malaysia dan Singapura, serta melalui udara langsung ke Singapura.
Setelah itu, BBL diduga menjalani aklimatisasi di Singapura sebelum diterbangkan ke Kamboja. Di negara tersebut, jaringan disebut mengurus dokumen legalitas palsu berupa Certificate of Origin atau COO dan Certificate of Health atau COH.
Dokumen itu kemudian dipakai agar BBL bisa masuk secara “legal” ke Vietnam. Pola tersebut, menurut Gus Lilur, menunjukkan rantai penyelundupan yang rapi dan sulit diputus tanpa kerja lintas lembaga yang kuat.
Nilai ekonomi yang hilang sangat besar
Gus Lilur menyebut Vietnam dapat meraup nilai ekonomi lobster lebih dari Rp100 triliun per tahun. Angka itu, menurutnya, menunjukkan betapa besarnya potensi yang hilang ketika BBL Indonesia justru keluar dari rantai usaha nasional.
Ia menilai kunci utamanya ada pada penertiban penyelundupan dan dukungan penuh terhadap budidaya oleh nelayan Indonesia. Dengan langkah itu, Indonesia dinilai berpeluang menjadi pusat budidaya lobster dunia dan tidak terus menyaksikan keuntungan berpindah ke luar negeri.
Ancaman tersebut juga terlihat dari sejumlah penindakan aparat yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster. Kasus di Bandara Soetta disebut bernilai Rp 9,2 miliar, sementara Bea Cukai Batam mencegah potensi kerugian negara sebesar 48 miliar rupiah.
Rangkaian kasus itu memperlihatkan bahwa penyelundupan BBL masih menjadi masalah serius di jalur perdagangan lintas negara. Karena itu, desakan pembentukan satgas khusus kini dipandang sebagai langkah yang perlu segera diambil untuk memperkuat pengawasan sekaligus melindungi nilai ekonomi lobster Indonesia.
Source: mediaindonesia.com
