Pemerintah menempatkan TBC sebagai pekerjaan besar yang harus dikejar dengan cara serentak, bukan bertahap pelan. Karena itu, skrining diperluas, pelacakan kontak digabungkan, layanan kesehatan diperkuat, dan perbaikan rumah pasien ikut dimasukkan ke dalam strategi penanganan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Qodari menyampaikan bahwa berbagai langkah tersebut dijalankan bersamaan agar temuan kasus tidak tertinggal dari kebutuhan pengobatan. Ia menjelaskan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).
Data per 3 Mei 2026 menunjukkan penemuan kasus TBC nasional sudah melampaui 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sedangkan keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.
Situasi itu membuat pemerintah memberi perhatian besar pada percepatan deteksi dini. Fokusnya bukan hanya menemukan pasien, tetapi juga memastikan mereka segera masuk pengobatan agar rantai penularan tidak terus berjalan.
Skrining diperluas ke lebih banyak kelompok
Salah satu jalur utama percepatan ada pada integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program ini sudah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, lalu akan diperluas ke 50 instansi lainnya.
Di tingkat layanan dasar, pemerintah juga menambah kapasitas deteksi di puskesmas melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing atau NPOCT. Selain itu, pemeriksaan X-ray akan mulai diterapkan pada semester II/2026 untuk mempercepat penemuan kasus.
Perluasan skrining ini diposisikan sebagai cara untuk menangkap kasus lebih awal. Dengan begitu, pasien bisa segera mendapat tindak lanjut sebelum penularan meluas ke orang lain di sekitarnya.
Pelacakan kontak dipercepat lewat sistem yang sama
Selain skrining, pelacakan kontak pasien TBC juga digabungkan ke dalam CKG agar prosesnya lebih cepat. Pemerintah menyebut program ini sudah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Sasaran pelacakan itu mencapai 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026. Setelah itu, pemerintah menyiapkan perluasan bertahap ke tingkat nasional agar kontak erat pasien dapat ditemukan lebih dini.
Langkah ini dipandang penting karena kontak erat adalah kelompok yang perlu segera diperiksa. Jika terdeteksi cepat, peluang penularan berikutnya bisa ditekan lebih awal.
Desa siaga dan rumah pasien masuk strategi pencegahan
Penanganan TBC tidak hanya diarahkan ke fasilitas kesehatan. Pemerintah juga mendorong pembentukan desa siaga TBC supaya respons terhadap kasus bisa lebih dekat dengan warga.
Hingga kini, 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen menjalankan pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri. Dari sekitar 70 ribu desa di Indonesia, baru sekitar 9% yang menjadi desa siaga TBC.
Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 30%. Target tersebut dimaksudkan agar pengendalian penyakit tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi juga bergerak lewat komunitas.
Di sisi lain, hunian pasien juga masuk agenda intervensi. Pemerintah menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC di wilayah dengan beban kasus tinggi pada 2026.
Target itu jauh lebih besar dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023. Hingga saat ini, 5.453 rumah sudah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru.
Koordinasi lintas sektor ikut dipadatkan
Percepatan penanganan TBC juga didorong melalui koordinasi lintas kementerian dan kepala daerah. Rapat nasional telah melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KSP, serta kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Pemerintah menilai penanganan TBC harus menjadi gerakan bersama, bukan semata tugas tenaga medis. Karena itu, skrining, tracing, desa siaga, dan perbaikan rumah ditempatkan sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling mendukung.
Source: lifestyle.bisnis.com