Dana pinjaman Pemkab Pati yang semula disepakati Rp90 miliar dari Bank Jateng tidak cair penuh. Angka yang akhirnya bisa digunakan hanya Rp67 miliar setelah Kementerian Keuangan menilai nilai awal pinjaman itu tidak sesuai aturan.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut penyesuaian tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat mengatur prioritas. Dana yang sudah cair tetap dipusatkan pada kebutuhan yang paling mendesak, terutama perbaikan jalan yang rusak di wilayah Pati.
Fokus awal tetap pada jalan rusak
Chandra menegaskan dana yang tersedia tidak akan dibagi ke terlalu banyak pekerjaan pada tahap awal. Pemkab Pati memilih ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan agar dampaknya lebih cepat dirasakan warga.
Menurut Chandra, penggunaan anggaran harus dilakukan dengan skema yang terukur. Karena itu, penyusunan prioritas bersama DPRD dianggap penting agar arah belanja tetap sesuai kebutuhan utama daerah.
Pengawasan dan penataan prioritas jadi perhatian
Koordinasi dengan DPRD juga dipandang perlu untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai rencana. Dengan begitu, setiap tahap pekerjaan dapat diawasi bersama dan tidak melenceng dari sasaran yang sudah ditetapkan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak ingin sekadar mengejar serapan anggaran. Yang lebih diutamakan adalah hasil yang benar-benar terlihat, khususnya pada infrastruktur jalan yang menjadi keluhan warga.
Sisa kebutuhan masuk anggaran perubahan
Selain memaksimalkan dana pinjaman yang sudah cair, Pemkab Pati juga menyiapkan jalur lain untuk menutup kebutuhan infrastruktur yang belum tertangani. Pekerjaan yang belum masuk dalam skema awal akan diusulkan ke anggaran perubahan.
Dengan cara itu, pembenahan jalan dan infrastruktur tidak bergantung pada satu sumber pembiayaan saja. Pemkab Pati tetap membuka ruang fiskal lain agar pekerjaan bisa berjalan bertahap sesuai kondisi lapangan.
Arah pembangunan masih bertumpu pada infrastruktur
Chandra menyebut pembenahan infrastruktur ditargetkan berjalan pada 2026 dan 2027. Setelah periode itu, pemerintah daerah disebut akan memberi porsi lebih besar untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Arah tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar warga masih menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan. Meski begitu, pembangunan daerah tetap diarahkan agar tidak berhenti pada pekerjaan fisik semata.
Penyesuaian pinjaman jadi pengingat tata kelola
Kasus pinjaman yang berkurang dari Rp90 miliar menjadi Rp67 miliar menjadi contoh bahwa kepatuhan terhadap aturan tetap menentukan jalannya pembiayaan daerah. Penolakan Kementerian Keuangan terhadap nilai awal memaksa skema pendanaan disesuaikan lebih dulu sebelum bisa dipakai.
Bagi Pemkab Pati, kondisi ini menjadi pengingat bahwa rencana pembiayaan harus disusun dengan lebih cermat sejak awal. Dengan dana yang lebih kecil dari usulan semula, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap rupiah benar-benar mengarah pada ruas jalan dan pekerjaan yang paling mendesak bagi warga.
Source: beritajateng.id
