Anggaran pembelian motor listrik untuk Badan Gizi Nasional menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pos itu sempat lolos lagi di sistem Kementerian Keuangan. Nilainya mencapai Rp1,05 triliun untuk impor 25 ribu motor listrik, padahal pengadaan tersebut disebut pernah ditolak pada tahun lalu.
Purbaya menilai lolosnya anggaran itu terjadi karena ada kelemahan pada perangkat lunak di Ditjen Anggaran Kemenkeu. Karena itu, sistem tersebut kini sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang dan pengawasan anggaran bisa dibuat lebih ketat.
Ia juga meminta Dirjen Anggaran Kemenkeu mengecek kembali pos-pos anggaran yang dianggap janggal. Sikap itu menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada besaran anggaran, tetapi juga pada celah administrasi yang membuat usulan tertentu bisa kembali masuk.
Pengawasan yang lebih ketat disebut akan diterapkan untuk seluruh anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini diambil agar kebocoran serupa tidak muncul lagi di masa mendatang.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang sudah masuk dalam perencanaan anggaran 2025. Menurut dia, kendaraan itu disiapkan untuk mendukung operasional program MBG, terutama bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
Dadan menyebut realisasi pengadaan motor listrik sudah berjalan secara bertahap. Ia mengatakan jumlah unit yang terealisasi sudah lebih dari 21 ribu, dengan proses dimulai pada Desember 2025.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Dadan menegaskan kembali bahwa pengadaan motor tersebut memang bagian dari anggaran 2025. Fungsi kendaraan itu, menurut dia, adalah untuk membantu operasional Kepala SPPG di lapangan.
Perbedaan pandangan antara Kemenkeu dan BGN membuat isu ini tidak hanya soal angka anggaran, tetapi juga soal kebutuhan operasional dan ketatnya kontrol administrasi. Di tengah dorongan efisiensi, detail pengadaan motor listrik kini ikut masuk ke dalam sorotan pembahasan anggaran pemerintah.