Keterlibatan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam kepemilikan saham aplikator ojek online membuka kemungkinan perubahan besar di industri ride hailing. Salah satu dampak yang paling disorot adalah peluang penggabungan Grab dan Gojek yang dinilai makin dekat, sekaligus memunculkan pertanyaan baru tentang arah tarif dan skema bagi hasil bagi mitra pengemudi.
Di tengah sorotan itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad lebih dulu mengungkap bahwa pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke bisnis transportasi digital. Ia menyampaikan bahwa kepemilikan saham tersebut diikuti rencana penyesuaian kebijakan bagi mitra pengemudi secara bertahap, namun tetap dengan kepastian yang lebih jelas.
Dasco juga menyebut perubahan pembagian pendapatan bagi pengemudi. Menurut dia, mitra akan menerima hasil kerja minimal 92 persen, sementara potongan biaya platform turun dari 20 persen menjadi 8 persen.
Perubahan itu membuat perhatian publik beralih ke kemungkinan dampak yang lebih besar daripada sekadar penyesuaian tarif. Jika masuknya Danantara benar menjadi pintu bagi konsolidasi lebih luas, maka arah industri ojek online di Indonesia bisa bergeser ke model yang lebih terpusat.
Indonesia Strategic & Economic Action Institution atau ISEAI menilai kehadiran Danantara tidak layak dibaca sebagai investasi biasa. Lembaga itu melihat ada agenda yang lebih strategis, terutama terkait ruang kendali negara pada level direksi dan komisaris melalui instrumen hak istimewa seperti Golden Share.
Skema Golden Share memungkinkan pemerintah memiliki hak veto atas keputusan penting perusahaan tanpa harus menjadi pemegang saham mayoritas. Dalam pembacaan ISEAI, ruang kendali semacam ini bisa menyentuh tarif, skema komisi bagi mitra, hingga kebijakan kesejahteraan pengemudi ojek online secara nasional.
Dari sudut pandang itu, masuknya Danantara ke struktur saham GOTO dan kemungkinan keterlibatannya di Grab dinilai menarik perhatian. Kombinasi itu membuat spekulasi merger dua pemain besar tersebut semakin kuat di mata publik dan pengamat industri.
Riset yang dikutip Bloombergtechnoz menyebut bahwa jika Danantara menjadi jembatan penggabungan Grab dan Gojek, entitas baru itu berpotensi menguasai 91 persen pasar Indonesia. Angka ini ikut memperkuat kekhawatiran bahwa konsolidasi besar dapat mengubah peta persaingan di sektor ride hailing.
Namun, wacana penggabungan juga membawa dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah ingin mendorong perlindungan bagi rakyat dengan menurunkan komisi menjadi 8 persen, tetapi di sisi lain konsolidasi yang terlalu dominan dinilai berisiko menekan kompetisi harga.
Pemerintah sendiri memiliki alasan lain untuk mendorong konsolidasi industri. Praktik pembakaran uang dianggap tidak produktif, sehingga penggabungan usaha dipandang bisa melahirkan satu platform nasional yang lebih stabil dan berada di bawah pengawasan negara secara rutin.
Dengan begitu, perdebatan soal Danantara tidak berhenti pada soal kepemilikan saham semata. Sorotan berikutnya tertuju pada bagaimana negara mengatur tarif, komisi, dan kesejahteraan mitra pengemudi jika industri ride hailing benar bergerak ke arah konsolidasi yang lebih besar.