Rumah tangga di Inggris berpeluang menghemat rata-rata 45 pound sterling per tahun setelah pemerintah berencana menghapus pajak pertambahan nilai atau PPN pada tagihan energi mulai Oktober. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan tekanan biaya hidup ketika harga listrik dan gas diperkirakan kembali meningkat.
Penghapusan PPN tersebut menjadi salah satu langkah awal pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham untuk membantu kelompok yang paling rentan. Rumah tangga berpendapatan rendah diperkirakan memperoleh manfaat lebih besar karena energi menyerap porsi pengeluaran yang lebih tinggi.
Penghematan dan Beban Anggaran
Pemerintah memperkirakan penghapusan PPN tagihan energi membutuhkan dana sekitar 850 juta pound sterling pada tahun fiskal saat ini. Dana itu akan diperoleh dari pembatalan rencana skema identitas digital yang sebelumnya diproyeksikan menelan biaya lebih besar.
| Kebijakan atau Data | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Penghematan rumah tangga rata-rata | 45 pound sterling per tahun | Estimasi dari penghapusan PPN tagihan energi |
| Biaya penghapusan PPN | 850 juta pound sterling | Untuk tahun fiskal Inggris saat ini |
| Biaya skema identitas digital | 1,8 miliar pound sterling | Rencana yang dibatalkan pemerintah |
| Pinjaman bersih sektor publik pada Juni | 16 miliar pound sterling | Turun sekitar sepertiga secara tahunan |
Skema identitas digital yang dirancang pada pemerintahan Keir Starmer diperkirakan menelan biaya 1,8 miliar pound sterling bagi wajib pajak. Pembatalan proyek tersebut memberi ruang pendanaan bagi kebijakan pengurangan beban tagihan energi.
Burnham mengatakan langkah itu diambil untuk segera memberikan ruang keuangan kepada masyarakat. “Kami mengambil tindakan segera untuk memangkas pajak tagihan energi, memberikan lebih banyak uang kepada masyarakat, dan mengembalikan harapan,” kata Burnham dalam pernyataan yang dikutip France24.
Tekanan Harga Energi dan Usaha Kecil
Kebijakan ini muncul saat batas harga listrik dan gas yang ditetapkan regulator energi diperkirakan naik. Kenaikan tersebut dikaitkan dengan dampak perang AS-Iran terhadap harga energi.
Selain rumah tangga, pemerintah menilai penghapusan PPN dapat meringankan tekanan terhadap usaha kecil. Kelompok usaha ini disebut turut terdampak oleh kenaikan pajak pada pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.
Pemerintah tetap menyatakan akan menjaga disiplin fiskal meski menerapkan pengurangan pajak tersebut. Targetnya adalah menyeimbangkan penerimaan pajak dengan belanja negara untuk kebutuhan sehari-hari.
Pinjaman Turun, Utang Tetap Tinggi
Data Kantor Statistik Nasional Inggris atau ONS mencatat pinjaman bersih sektor publik pada Juni mencapai 16 miliar pound sterling. Nilai itu lebih rendah sekitar sepertiga dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Penurunan itu menjadi dorongan bagi Menteri Keuangan John Healey yang menggantikan Rachel Reeves. Namun, ONS mengingatkan tingkat utang pemerintah masih tinggi secara historis dan mendekati nilai tahunan seluruh perekonomian Inggris.
Healey menempatkan pengendalian anggaran sebagai prioritas kementerian keuangan. “Kredibilitas fiskal adalah landasan bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” ujarnya.
Pasar Inggris pada Selasa dilaporkan relatif stabil setelah sebelumnya memperlihatkan kegelisahan menjelang pengangkatan Healey. Imbal hasil obligasi pemerintah sempat naik pada Senin setelah Burnham menyampaikan kemungkinan fleksibilitas dalam aturan anggaran berimbang.
Healey menyatakan dirinya dan Burnham telah membahas cara memenuhi aturan fiskal sambil menyediakan penyangga terhadap ketidakpastian. Pembicaraan itu juga mencakup upaya membuat biaya hidup pekerja di seluruh Inggris lebih terjangkau.
Agenda Ekonomi Pemerintah
Tingkat pengangguran Inggris tetap berada pada 4,9 persen berdasarkan data resmi. Kondisi pasar tenaga kerja itu menjadi latar bagi pemerintah dalam menyeimbangkan bantuan biaya hidup dan pengelolaan anggaran yang ketat.
Di luar kebijakan tagihan energi, pemerintahan Burnham menargetkan reindustrialisasi Inggris serta pembangunan perumahan kota secara massal. Agenda jangka panjang tersebut akan berjalan bersamaan dengan komitmen menjaga stabilitas pasar dan kredibilitas fiskal.
