Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kebocoran kekayaan Indonesia dalam skala besar dapat mengancam kemampuan negara menyelesaikan persoalan rakyat. Ia menyebut kekayaan nasional yang mengalir keluar mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun.
Peringatan itu menempatkan pembenahan ekonomi sebagai isu yang berkaitan langsung dengan rendahnya gaji guru, keterbatasan lapangan kerja, dan kemiskinan ekstrem. Menurut Prabowo, masalah tersebut tidak dapat dipisahkan dari ruang fiskal negara untuk membiayai kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa,” kata Prabowo. Ia menegaskan pemerintah mendapat mandat untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama membebani masyarakat.
Kebocoran Ekonomi Jadi Perhatian Utama
Prabowo menilai telah terjadi distorsi dalam perekonomian nasional yang memungkinkan kekayaan Indonesia keluar secara signifikan. Kondisi itu dinilainya membuat bangsa belum memperoleh manfaat yang semestinya dari sumber daya alam yang dimiliki.
Dalam taklimat Sidang Kabinet Paripurna, ia menyebut kebocoran tersebut mencapai ribuan triliun rupiah atau ratusan miliar dolar tiap tahun. Karena itu, pemerintah diminta lebih fokus menutup celah yang menimbulkan kerugian bagi negara.
Penanganan kebocoran ekonomi dipandang penting karena menentukan kemampuan pemerintah memperkuat pelayanan publik. Manfaat kekayaan nasional, menurut arah yang disampaikan Presiden, perlu lebih besar dirasakan oleh rakyat.
| Persoalan | Kondisi yang Disorot | Arah Pemerintah |
|---|---|---|
| Gaji guru | Masih dinilai kurang | Harus diselesaikan |
| Lapangan kerja | Masih terbatas | Menjadi tantangan kesejahteraan |
| Kemiskinan ekstrem | Masih ada di masyarakat | Perlu ditangani |
| Kebocoran ekonomi | Kekayaan mengalir keluar signifikan | Tidak boleh berlanjut |
Gaji Guru dan Lapangan Kerja
Selain kebocoran ekonomi, Prabowo secara terbuka mengakui masih ada persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat. Ia menyinggung kondisi gaji guru yang belum memadai, kesempatan kerja yang masih kurang, serta keberadaan kemiskinan ekstrem.
“Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem,” ujar Prabowo. Pernyataan itu menegaskan masalah kesejahteraan menjadi bagian dari agenda pemerintah.
Presiden menyatakan pemerintah tidak boleh hanya menjalankan rutinitas administrasi. Mandat rakyat, menurutnya, mengharuskan pemerintah menghadapi hambatan besar dan mencari jalan keluarnya.
Ia juga mengaku baru melihat secara lebih utuh besarnya skala persoalan yang dihadapi Indonesia setelah memimpin pemerintahan. Penilaian tersebut disampaikan untuk mendorong kerja kabinet yang lebih terarah dalam memperbaiki kondisi ekonomi.
Evaluasi Kinerja Kabinet
Pernyataan Prabowo disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026. Forum pertengahan tahun itu digunakan untuk mengevaluasi kerja Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden pada peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Prabowo menyebut pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis dalam sekitar 18 bulan pertama masa pemerintahannya. Capaian itu disebut sebagai modal untuk melanjutkan perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut VIVA.co.id, sidang kabinet turut membahas capaian dan tantangan di bidang ekonomi, pangan, serta kesejahteraan masyarakat. Penanganan kebocoran ekonomi menjadi salah satu perhatian karena berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan nasional bagi rakyat.
