Larangan masuk Prancis terhadap Itamar Ben-Gvir menambah panjang daftar tekanan diplomatik yang kini mengarah ke Israel. Keputusan itu muncul setelah video yang menampilkan menteri keamanan nasional sayap kanan Israel tersebut mengejek para aktivis flotila menyebar luas dan memicu kecaman dari sejumlah negara Eropa.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengumumkan langkah itu lewat X pada Sabtu. Ia menyebut perlakuan Ben-Gvir terhadap warga Prancis dan Eropa yang berada di kapal tersebut sebagai tindakan tercela.
Sorotan terhadap Ben-Gvir menguat setelah video yang ia unggah menunjukkan dirinya tampak bangga saat para aktivis berlutut di lantai dengan mata ditutup dan tangan terikat di Pelabuhan Ashdod. Rekaman itu beredar luas setelah para aktivis dibawa usai armada mereka dihentikan.
Kemarahan publik tidak berhenti pada video tersebut. Insiden itu ikut menyeret penanganan Israel terhadap para aktivis Global Sumud Flotilla ke pusat perhatian internasional.
Kapal-kapal flotila itu dicegat angkatan laut Israel di perairan internasional lepas pantai Siprus. Sekitar 430 peserta kemudian dibawa, dan informasi yang beredar menyebut tindakan itu sebagai ilegal.
Gambar para aktivis yang diseret di lantai memicu reaksi keras dari banyak pihak. Italia, Prancis, Belanda, Kanada, dan Spanyol termasuk di antara negara yang memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes.
Negara-negara tersebut mengecam perlakuan yang dinilai tidak dapat diterima dan melanggar martabat manusia. Gelombang protes itu membuat isu penahanan para aktivis berubah dari masalah lapangan menjadi persoalan diplomatik yang lebih luas di Eropa.
Barrot menegaskan Prancis tidak bisa mentoleransi ancaman, intimidasi, atau kekerasan terhadap warganya, terutama bila dilakukan pejabat publik. Ia juga menyebut tindakan Ben-Gvir telah dikecam banyak tokoh pemerintah dan politik di Israel.
Dalam pernyataannya, Barrot menggambarkan rangkaian tindakan dan ucapan Ben-Gvir sebagai bagian dari pola yang panjang. Ia menuduh Ben-Gvir terlibat dalam hasutan kebencian dan kekerasan terhadap warga Palestina.
Dari situ, Prancis tidak hanya berhenti pada larangan masuk nasional. Barrot juga menyerukan agar Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Ben-Gvir.
Dorongan itu menunjukkan bahwa kasus ini berpotensi naik ke pembahasan yang lebih besar di tingkat Uni Eropa. Dengan larangan masuk dari Prancis dan tekanan yang terus meluas, Israel kini menghadapi ujian diplomatik baru di Eropa.
