Sumatera Barat menjadi wilayah yang paling cepat pulih di antara tiga provinsi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi menunjukkan pemulihan di provinsi itu sudah mencapai 100 persen, sementara Aceh dan Sumatera Utara masing-masing berada di angka 94,44 persen.
Pergerakan itu ikut terlihat dari kembalinya warung, toko, restoran, dan kafe yang sempat berhenti beroperasi. Aktivitas yang hidup lagi di sektor usaha kecil menengah menjadi tanda bahwa ekonomi warga di wilayah terdampak mulai bergerak kembali.
UMKM Jadi Penanda Utama Pemulihan
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menilai bangkitnya usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu indikator paling penting dalam mengukur pemulihan daerah. Menurut dia, warung dan toko kecil bukan sekadar tempat jual beli, tetapi juga penggerak langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi, ekonomi harus jalan,” ujar Tito di Jakarta. Ia juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak sempat turun dan inflasi sempat meningkat, namun situasinya kini perlahan membaik.
Tanda pemulihan itu tampak dari semakin banyak pelaku usaha yang kembali membuka layanan. Perbaikan aktivitas harian di lapangan membuat roda ekonomi lokal tidak lagi berhenti total seperti saat bencana melanda.
Masih Ada Wilayah yang Menghadapi Kerusakan Berat
Di tengah tren pemulihan tersebut, sejumlah daerah masih memerlukan perhatian lanjutan karena kerusakannya belum sepenuhnya teratasi. Di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 13 unit usaha masih mengalami rusak berat, terutama restoran, warung, kafe, dan kedai di Kecamatan Linge dan Kebayakan.
Kerusakan juga terjadi pada lima hotel dan penginapan di wilayah itu. Kondisi tersebut membuat sebagian aktivitas usaha belum bisa kembali normal sepenuhnya dan masih membutuhkan dukungan pemulihan yang berkelanjutan.
Situasi yang lebih luas terlihat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sekitar 2.059 unit usaha di 14 kecamatan terdampak banjir dan longsor, sehingga bukan hanya bangunan usaha yang rusak, tetapi juga distribusi barang dan arus perdagangan masyarakat ikut terganggu.
Bantuan Disiapkan untuk Memulihkan Operasional Usaha
Untuk mempercepat kebangkitan pelaku usaha, pemerintah menyalurkan bantuan yang menyentuh kebutuhan operasional di lapangan. Dukungan itu mencakup alat produksi untuk sektor makanan dan minuman, bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk membantu aktivitas harian.
Pelaku usaha juga menerima bantuan pakaian baru sebagai penopang perdagangan kecil. Di sisi lain, usaha kerajinan lokal ikut dibantu melalui penyaluran benang songket agar kegiatan produksi tetap berjalan di masa pemulihan.
Pemerintah turut menyiapkan tenda usaha sementara bagi UMKM yang tempat usahanya rusak. Selain itu, fasilitas sumur bor juga dipersiapkan untuk menjaga ketersediaan air bersih yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha di wilayah terdampak.
Relaksasi KUR Menjadi Penopang Tambahan
Pemulihan UMKM tidak hanya bertumpu pada bantuan fisik, tetapi juga pada dukungan pembiayaan yang lebih longgar. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR ikut disesuaikan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Skema itu memberi relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, dan penambahan plafon pembiayaan. Akses KUR baru juga dibuat lebih mudah agar pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk memulai kembali aktivitas bisnisnya.
Hingga 18 April 2026, tercatat 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi tersebut dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Data itu menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan permodalan bagi pelaku UMKM yang berusaha bangkit, sekaligus menegaskan bahwa dukungan pembiayaan masih menjadi bagian penting agar ekonomi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berdenyut lagi.