Masalah terbesar dalam menghadapi dampak krisis iklim di layanan kesehatan bukan hanya pada ancamannya, tetapi pada belum jelasnya panduan operasional di tingkat puskesmas dan dinas kesehatan. Akibatnya, respons terhadap cuaca ekstrem dan lonjakan penyakit belum berjalan seragam, padahal fasilitas layanan primer justru menjadi titik pertama yang paling dekat dengan masyarakat.
Situasi ini membuat puskesmas memikul beban besar saat perubahan lingkungan memicu risiko kesehatan baru. Di saat yang sama, tenaga kesehatan juga harus berhadapan dengan kebutuhan layanan yang menuntut respons cepat, sementara perangkat kerja untuk membaca dan menyesuaikan layanan belum sepenuhnya memadai.
Isu tersebut mengemuka dalam sesi “Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Kesehatan” pada KONEKSI KIE Jakarta Summit 2026. Forum itu memaparkan hasil riset kolaboratif Universitas Udayana dan Australian National University, yang menyoroti bagaimana sistem kesehatan primer di Indonesia masih perlu diperkuat agar lebih siap menghadapi tekanan iklim.
Peneliti utama dari ANU, I Nyoman Sutarsa, menyebut tenaga kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah sadar terhadap ancaman perubahan iklim. Namun, kesadaran itu belum sepenuhnya berubah menjadi langkah adaptasi yang berjalan luas di lapangan.
Menurut dia, banyak upaya yang ada masih berhenti pada pencegahan. Artinya, keinginan untuk beradaptasi sudah ada, tetapi praktik yang berjalan belum cukup kuat untuk menjawab risiko kesehatan yang terus berubah.
Ancaman itu sendiri tidak kecil. Perubahan iklim dikaitkan dengan meningkatnya malnutrisi, diare, malaria, tekanan panas, stres, hingga kematian, sementara World Health Organization memperkirakan ada sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun pada periode 2030 hingga 2050.
Dengan ancaman sebesar itu, layanan kesehatan primer menjadi sangat penting karena paling mudah dijangkau masyarakat. Puskesmas kerap menjadi tempat pertama ketika dampak kesehatan dari cuaca ekstrem mulai muncul, sehingga kesiapan di level ini menentukan cepat atau lambatnya penanganan.
Perbaikan tidak harus dimulai dari nol
Di tengah keterbatasan tersebut, peneliti lain, Anak Agung Sagung Sawitri, menilai pemerintah tidak perlu membangun program baru dari awal untuk merespons krisis iklim. Ia mendorong agar perspektif iklim atau climate lens dimasukkan ke dalam sistem kesehatan yang sudah berjalan.
Pendekatan itu memungkinkan data lingkungan dan data penyakit diintegrasikan secara lebih menyeluruh. Dengan cara ini, layanan kesehatan dapat lebih cepat membaca pola risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan.
Sawitri menilai penyempurnaan program yang sudah ada bisa membuat implementasi lebih cepat dan lebih efektif. Langkah itu juga dinilai tidak membutuhkan persiapan sebesar membangun sistem baru dari nol.
Kelompok rentan perlu aturan yang lebih peka
Selain soal integrasi data, prosedur layanan juga perlu disesuaikan. Sawitri menekankan bahwa Standar Operasional Prosedur di layanan kesehatan primer harus lebih sensitif terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.
Kelompok pesisir, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lain disebut membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Mereka lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan ketika cuaca ekstrem dan perubahan lingkungan makin sering terjadi.
Karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan perlu berjalan bersama pembaruan prosedur dan pemakaian data yang lebih terintegrasi. Tanpa tiga hal tersebut, puskesmas akan terus berada di garis depan tanpa dukungan sistem yang cukup untuk menghadapi ledakan penyakit di era krisis iklim.
Bagi Indonesia, tantangannya sekarang bukan sekadar meningkatkan kesadaran soal perubahan iklim. Yang lebih mendesak adalah memastikan layanan primer benar-benar siap merespons risiko kesehatan baru dengan arahan yang lebih jelas dan cara kerja yang lebih terukur.
