Pemerintah menilai biaya Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sangat dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya rantai pasok di daerah. Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan kini menyiapkan aturan baru agar bahan baku lokal bisa lebih mudah masuk ke dapur penyelenggara MBG.
Langkah tersebut disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Fokusnya adalah memastikan bahan pangan tersedia cukup, berada dekat dengan lokasi penyediaan, dan mudah didistribusikan.
Pasokan lokal jadi kunci efisiensi
Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan merupakan syarat dasar agar program berjalan lancar. Tanpa pasokan yang memadai, distribusi ke dapur MBG akan lebih sulit dan biaya logistik berpotensi membesar.
Pemerintah melihat skema berbasis lokal sebagai cara untuk membuat pelaksanaan MBG lebih efisien. Dengan bahan baku yang berasal dari wilayah sekitar, jalur distribusi menjadi lebih pendek dan penyaluran ke dapur penyelenggara bisa berlangsung lebih cepat.
Model ini juga dinilai membantu menekan biaya pengiriman serta memperpanjang masa simpan bahan baku. Pada saat yang sama, pola pasok yang dekat dengan kebutuhan daerah dianggap lebih sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.
Pelaku lokal dilibatkan dalam skema pasok
Untuk membangun ekosistem tersebut, pemerintah membuka ruang bagi banyak pelaku usaha di tingkat lokal. Koperasi Desa Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa, peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar disebut dalam skema penyediaan bahan pangan.
Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan tidak hanya menjaga ketersediaan bahan untuk MBG, tetapi juga membuat rantai pasok lebih hidup di daerah. Pemerintah memandang keterhubungan antara produksi lokal, distribusi, dan kebutuhan dapur MBG sebagai pondasi yang penting agar pelaksanaan program tidak bergantung pada jalur pasok yang terlalu panjang.
Aturan baru disiapkan bersama petunjuk teknis
Selain Rancangan Peraturan Menteri Koordinator, pemerintah juga menyiapkan proyek percontohan, petunjuk teknis, dan peraturan Badan Gizi Nasional yang berkaitan dengan ekosistem rantai pasok pangan. Seluruh perangkat ini disiapkan agar implementasi bisa berjalan bertahap dan tidak seragam dipaksakan ke semua wilayah.
Pemerintah mendorong pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain untuk membangun ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan di wilayah masing-masing. Pendekatan ini dianggap penting karena kebutuhan MBG sangat bergantung pada kesiapan produksi dan distribusi di tingkat daerah.
Daerah 3T masih membutuhkan penyesuaian
Meski arah kebijakan tetap menempatkan pemasok lokal sebagai prioritas, pemerintah menyadari bahwa tidak semua wilayah bisa langsung memenuhi kebutuhan bahan baku dari daerah sekitarnya. Tantangan itu terutama masih muncul di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran tambahan untuk lokasi yang belum mampu menjangkau pasokan lokal secara memadai. Dukungan itu diposisikan sebagai langkah sementara sambil ekosistem pangan daerah terus dibangun.
Nani menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tidak mengubah arah utama kebijakan. “Ke depan tetap harus membangun ekosistem di wilayah masing-masing,” ujarnya, sambil menjelaskan bahwa bantuan tambahan hanya diberikan untuk daerah yang belum siap.
Koordinasi lintas lembaga diperluas
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 juga memberi mandat kepada Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan sejumlah kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG. Koordinasi itu melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pangan Nasional.
Ruang kerja sama tersebut mencakup peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan dan keterjangkauan pangan, hingga penyediaan informasi harga pangan. Pemerintah berharap koordinasi yang lebih rinci dapat membuat rantai pasok MBG lebih stabil ketika program berjalan lebih luas dan menjangkau lebih banyak wilayah.
Pada akhirnya, penguatan pasok lokal diarahkan bukan hanya untuk menjaga kelancaran distribusi, tetapi juga untuk membuat biaya program lebih terkendali. Jika produksi daerah, pelaku usaha kecil, dan kebutuhan dapur MBG bisa tersambung dengan baik, program ini berpeluang memiliki fondasi yang lebih kuat di tengah perbedaan kesiapan antarwilayah.
Source: www.beritasatu.com
