Pemerintah Indonesia menagih realisasi 30 nota kesepahaman investasi dengan nilai sekitar Rp 37,1 triliun yang telah disepakati bersama mitra China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dokumen kerja sama itu harus segera berubah menjadi proyek nyata.
Desakan tersebut menempatkan pelaksanaan investasi sebagai perhatian utama, bukan sekadar penambahan jumlah kesepakatan. Pemerintah ingin manfaat ekonomi dari kerja sama Indonesia-China dapat diukur melalui proyek yang berjalan.
Airlangga menyampaikan dorongan itu setelah bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Shanghai, China, pada Kamis (16/7/2026). Pertemuan itu berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja pemerintah Indonesia dan membahas arah perdagangan serta investasi kedua negara.
Nilai Besar yang Menunggu Implementasi
Kesepakatan investasi tersebut berada dalam kerangka Kerja Sama TCTP Indonesia-China atau Two Countries Twin Parks. Platform ini menghubungkan kawasan ekonomi dan industri, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dari Indonesia dan China.
| Indikator | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Nota kesepahaman TCTP | 30 MoU | Didorong menjadi investasi nyata |
| Nilai investasi MoU | Rp 37,1 triliun | Bagian dari kerja sama TCTP |
| Perdagangan Indonesia-China | 154,6 miliar dollar AS | Nilai perdagangan kedua negara |
| Realisasi investasi China | Hampir 8,1 miliar dollar AS | Investasi China di Indonesia |
Dalam keterangan tertulisnya, Airlangga menegaskan bahwa tahapan penandatanganan tidak boleh menjadi titik akhir kerja sama. “Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga mengusulkan pembentukan perusahaan patungan antara pelaku usaha Indonesia dan China. Skema tersebut dipandang dapat mempercepat pelaksanaan proyek sekaligus memperjelas manfaat ekonomi yang dihasilkan.
“Kami juga mendorong pembentukan joint venture agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret,” kata Airlangga. Kemitraan usaha itu menjadi salah satu jalur untuk menggerakkan kesepakatan investasi yang masih berada pada tahap nota kesepahaman.
Investasi Berkualitas Jadi Sasaran
Besarnya perdagangan dan investasi yang telah tercatat menunjukkan hubungan ekonomi Indonesia-China sudah berjalan dalam skala besar. Namun, pemerintah menekankan perlunya peningkatan mutu investasi, bukan hanya kenaikan nilai transaksi.
Arah penguatan kerja sama mencakup perdagangan yang lebih berimbang, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas industri nasional. Unsur-unsur tersebut diposisikan sebagai bagian penting dari manfaat investasi yang masuk.
Dalam pertemuan di Shanghai, Airlangga juga memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara kepada pihak China. Lembaga itu diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi masuknya investasi berkualitas dari China.
Selain proyek industri, Indonesia mengundang perusahaan China untuk terlibat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Proyek PLTS tersebut disiapkan sebagai bagian dari agenda transisi energi Indonesia.
Indonesia turut meminta dukungan China untuk pembentukan Sekretariat RCEP di Indonesia. Keberadaan sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership itu diharapkan memperkuat pelaksanaan perjanjian perdagangan regional dan posisi Indonesia dalam kerja sama ekonomi kawasan.
Pembahasan kedua menteri juga mencakup persiapan menuju forum APEC 2026. Forum tersebut membuka ruang lanjutan untuk memperluas perdagangan dan memastikan Investasi China di Indonesia memberi nilai tambah yang lebih kuat bagi perekonomian nasional.
