Pemerintah mempercepat penguatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Tiga langkah ini diposisikan sebagai cara agar pendidikan inklusif tidak berhenti pada ketersediaan layanan, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Di Jawa Tengah, upaya itu terlihat saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq meninjau SLB M Surya Bangsa Kabupaten Kendal dan SLB Muhammadiyah Weleri pada Kamis, 9 Juli 2026. Peninjauan tersebut menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur dan pembelajaran digital berjalan beriringan.
Revitalisasi sekolah jadi titik awal perluasan layanan
SLB M Surya Bangsa Kabupaten Kendal memperoleh bantuan pembangunan dua ruang kelas baru, satu perpustakaan, dan satu ruang keterampilan. Fasilitas itu disiapkan untuk mendukung layanan bagi 111 peserta didik yang belajar di sekolah tersebut.
Sementara itu, pemerintah membangun Unit Sekolah Baru di SLB Muhammadiyah Weleri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur baru diharapkan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
| Satuan Pendidikan | Bantuan/Fasilitas | Catatan |
|---|---|---|
| SLB M Surya Bangsa Kabupaten Kendal | 2 ruang kelas baru, 1 perpustakaan, 1 ruang keterampilan | Untuk 111 peserta didik |
| SLB Muhammadiyah Weleri | Unit Sekolah Baru | Memperluas akses pendidikan di Jawa Tengah |
PID masuk ke ruang belajar SLB
Selain pembenahan fisik, pemerintah juga mendorong transformasi pembelajaran berbasis teknologi melalui distribusi Interactive Flat Panel atau Papan Interaktif Digital ke berbagai satuan pendidikan, termasuk SLB. Perangkat ini diposisikan agar proses belajar mengajar lebih adaptif terhadap kebutuhan peserta didik.
Saat membuka Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran bagi guru SLB di Jawa Tengah, Fajar menyebut distribusi perangkat digital akan terus diperluas pada tahun ini. Ia menjelaskan bahwa tambahan unit PID akan dikirim ke masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa atau rombongan belajar.
Fajar menegaskan bahwa perangkat itu tidak sekadar dibagikan sebagai alat bantu pembelajaran. Menurutnya, Papan Interaktif Digital memiliki makna yang lebih luas karena membantu akses anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar yang lebih beragam.
“Itu bukan semata-mata proyek bagi-bagi IFP, tetapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam untuk membantu akses anak-anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar,” ujarnya.
Ia juga menyebut teknologi tersebut membuka peluang bagi guru untuk menghadirkan materi yang lebih variatif sesuai karakteristik peserta didik. “Kehadiran PID ini justru menjembatani mereka untuk bisa mengakses media-media ajar yang lebih variatif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” ucapnya.
Kompetensi guru menjadi kunci pendidikan inklusif
Dalam pandangan Fajar, pendidikan inklusif menuntut guru untuk memahami karakter dan kebutuhan belajar setiap anak. Ia menekankan bahwa yang perlu menyesuaikan pembelajaran adalah guru, bukan peserta didik.
“Dalam pendidikan inklusif itu bukan anaknya yang diminta menyesuaikan kepada guru, tetapi bagaimana guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam mencerna satu pembelajaran,” tegasnya.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin menambahkan bahwa peningkatan kompetensi guru menjadi fondasi penting untuk mendukung transformasi pendidikan inklusif berbasis teknologi. Ia menyebut bimbingan teknis tersebut dirancang agar transformasi digital di pendidikan tetap inklusif, adaptif, dan berdampak nyata bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Selama empat hari pelatihan, guru SLB dibekali pemanfaatan Papan Interaktif Digital, pembuatan video pembelajaran, pengembangan permainan edukatif, dan penggunaan platform Rumah Pendidikan sebagai ruang berbagi praktik baik antarguru. Peserta juga didorong menghasilkan produk pembelajaran inovatif yang bisa langsung diterapkan di sekolah masing-masing.
Ilmu dari bimtek diminta menyebar ke sekolah lain
Para peserta bimtek tidak diminta berhenti pada pemahaman pribadi, melainkan menjadi penggerak di komunitas belajar mereka. Mereka diharapkan membagikan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh agar kompetensi guru dalam pembelajaran digital yang inklusif dapat menyebar lebih cepat.
Menjelang akhir kunjungannya, Fajar mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral untuk menyalurkan pengetahuan itu kepada rekan sejawat. “Peserta yang hadir adalah perwakilan yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menularkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan kepada kolega-kolega yang lain,” ujarnya.
Dengan revitalisasi sekolah, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kapasitas guru, pemerintah menempatkan tiga pilar itu sebagai dasar penguatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Harapannya, semakin banyak peserta didik penyandang disabilitas bisa memperoleh kesempatan belajar yang setara, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
