Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial akumulatif senilai Rp544 miliar di Sulawesi Selatan untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus kesiapsiagaan bencana. Penyerahan berlangsung secara simbolis di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, dengan cakupan program yang menyentuh kebutuhan perlindungan sosial hingga dukungan lapangan.
Alokasi besar itu tidak hanya berbentuk bantuan tunai. Pemerintah juga menyiapkan buffer stock logistik bencana untuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, komponen Kampung Siaga Bencana, Taman Makam Sosial, serta Lumbung Sosial di Kota Makassar.
Penyaluran yang berjalan serentak
Dalam skema yang sama, Kemensos mencairkan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan untuk periode April, Mei, dan Juni 2026. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI juga disalurkan melalui Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gau Mabaji Gowa, dan Sentra Pangurangi Takalar.
Pola ini menunjukkan bahwa bantuan dirancang saling melengkapi. Perlindungan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi dijalankan bersamaan agar dampaknya lebih luas bagi penerima manfaat.
Pengawasan DPR RI ikut mengawal distribusi
Penyaluran dana stimulan itu turut dipantau melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Erwin Aksa sebagai ketua rombongan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Erwin menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI harus berjalan optimal. Ia menyoroti seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan sampai program pemberdayaan ekonomi, agar benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sulawesi Selatan.
Data dan layanan menjadi perhatian utama
Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga mendorong evaluasi ketat terhadap jalannya program jaminan sosial. Dua hal yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan pemutakhiran data kemiskinan dan optimalisasi sentra rehabilitasi supaya lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Fokus pada data dinilai penting karena efektivitas bantuan sosial sangat bergantung pada akurasi sasaran dan kecepatan layanan. Tanpa keduanya, bantuan berisiko tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara optimal.
Dukungan daerah menjaga koordinasi
Pemerintah daerah menyambut positif penyaluran bantuan sekaligus pengawasan yang dilakukan bersamaan. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dan menegaskan koordinasi lapangan akan dijaga agar manfaatnya dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Ia menyebut program seperti PKH, Sembako, dan ATENSI harus berjalan prima di lapangan. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sentra layanan sosial menjadi penting karena penyaluran bantuan dalam skala besar membutuhkan kerja yang rapi dan terhubung.
Agenda tersebut juga dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI lain, yakni Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania. Kehadiran jajaran pejabat Kementerian Sosial menandai penyaluran Rp544 miliar ini sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat di Sulawesi Selatan.