Polri diminta memperkuat patroli dan penindakan terhadap begal serta premanisme yang membuat warga merasa tidak aman di ruang publik. M. Sarmuji menilai negara tidak boleh terlihat kalah oleh kelompok kriminal yang mengganggu orang bekerja, bepergian, dan mencari nafkah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menilai ancaman kriminal jalanan tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan kecil. Menurut dia, dampaknya merembet ke keamanan, aktivitas sosial, hingga perputaran ekonomi masyarakat.
Sarmuji menyoroti banyak warga yang masih beraktivitas pada malam hingga dini hari, baik saat berangkat kerja maupun pulang ke rumah. Karena itu, ia menilai rasa aman di jalan menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh diabaikan.
Ia juga mengaitkan kekhawatiran itu dengan rangkaian kasus di Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, dan sejumlah wilayah lain sepanjang Mei 2026. Deretan peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan kriminalitas jalanan masih menjadi ancaman nyata.
Patroli tidak boleh menunggu korban
Sarmuji meminta kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan. Ia menyebut jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, dan jalan penghubung antardaerah sebagai lokasi yang sering dimanfaatkan pelaku begal.
Ia menegaskan kehadiran aparat harus benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan. Penanganan, kata dia, tidak boleh baru bergerak setelah ada korban dan peristiwa itu viral.
“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.
Dampak langsung ke pekerja dan usaha kecil
Menurut Sarmuji, begal dan premanisme bukan hanya soal ketertiban umum. Ia menilai dampaknya juga menghantam pedagang, pengemudi ojek, kurir, dan pelaku UMKM yang kerap bekerja pada jam-jam rawan.
Rasa takut di jalan, kata dia, langsung memukul jam operasional usaha dan mobilitas kerja warga. Ia menyebut pedagang bisa mengurangi jam buka, sementara pengemudi juga dapat menghindari jalur tertentu karena khawatir menjadi sasaran kejahatan.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” ujarnya.
Negara diminta hadir di ruang publik
Sarmuji menolak kondisi ketika ruang publik dikuasai rasa takut. Ia menilai negara harus hadir untuk melindungi warga kecil yang mencari nafkah di luar rumah dan bergantung pada akses jalan yang aman.
Ia juga meminta aparat tidak hanya fokus pada kasus yang sudah viral. Menurut dia, langkah preventif perlu diperkuat, termasuk memetakan kelompok kriminal yang meresahkan warga di berbagai wilayah.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” katanya.
Polri diminta bertindak tegas
Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji secara khusus meminta Polri bertindak lebih tegas terhadap premanisme dan begal. Ia menilai penindakan harus cepat, terukur, dan konsisten agar kehadiran negara benar-benar terasa.
Ia juga menyoroti premanisme yang berkedok pungutan liar, intimidasi, atau penguasaan wilayah tertentu. Menurut dia, pola semacam itu merusak iklim usaha dan terus menurunkan kenyamanan masyarakat.
“Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah,” tegasnya.
Sarmuji menambahkan, penegakan hukum perlu memberi efek jera. Pelaku kriminal jalanan dan jaringan penadah hasil kejahatan, menurut dia, harus diproses sesuai hukum agar tidak terus tumbuh.
Pengamanan kota perlu dievaluasi
Sarmuji menilai pengamanan wilayah perkotaan dan daerah penyangga harus dievaluasi secara menyeluruh. Ia mengatakan peningkatan kriminalitas jalanan tidak cukup dijawab dengan patroli konvensional saja.
Menurut dia, penguatan keamanan publik juga harus didukung penerangan jalan, CCTV, pengawasan lingkungan, serta koordinasi aktif antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ia menyoroti banyak kasus begal yang terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan.
“Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sarmuji mengajak warga tetap waspada, saling menjaga lingkungan, dan segera melapor bila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Ia menegaskan pencegahan dan penindakan harus berjalan seiring agar ruang publik tetap aman bagi warga yang bekerja setiap hari.
