Selat Hormuz disebut akan dibuka kembali dalam waktu 30 hari jika draf kesepahaman Amerika Serikat dan Iran benar-benar dijalankan. Jalur strategis itu, menurut laporan yang beredar, akan dikelola Iran setelah blokade Angkatan Laut AS dicabut sepenuhnya.
Isi draf 14 poin tersebut juga memuat penangguhan sanksi, pelepasan aset Iran yang dibekukan, hingga negosiasi lanjutan soal isu nuklir. Jika semua tahap itu bergerak sesuai rancangan, dampaknya tidak hanya menyentuh hubungan Washington dan Teheran, tetapi juga keamanan kawasan yang lebih luas.
Jalur strategis dan blokade laut
Kantor berita semi-resmi Mehr melaporkan bahwa dokumen itu menuntut pencabutan blokade laut AS terhadap Iran dalam waktu 30 hari. Mekanisme pemantauan juga disebut dimasukkan agar pelaksanaannya dapat diawasi.
Dalam draf yang sama, pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi salah satu poin paling sensitif karena jalur itu memegang peran penting bagi lalu lintas energi dan perdagangan regional. Presiden AS Donald Trump bahkan disebut telah mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran selesai, termasuk pembukaan kembali selat tersebut.
Sanksi dan aset beku jadi syarat utama
Di bidang ekonomi, dokumen itu meminta penangguhan sanksi atas penjualan minyak, produk petrokimia, dan turunannya. Iran juga disebut harus mendapatkan akses penuh ke proses keuangannya sebagai bagian dari fase awal kesepakatan.
Selain itu, draf tersebut menyerukan pelepasan aset Iran yang dibekukan senilai USD24 miliar atau sekitar Rp427 triliun dengan kurs Rp17.700 per USD. Separuh dari dana itu disebut harus tersedia untuk Iran sebelum pembicaraan akhir dimulai.
Mehr juga melaporkan bahwa sanksi primer dan sekunder AS akan dicabut penuh pada tahap kesepakatan final. Dokumen yang sama disebut mengarah pada penghentian resolusi Dewan Keamanan PBB dan Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional yang terkait.
Negosiasi nuklir dibatasi 60 hari
Draf itu menetapkan masa negosiasi selama 60 hari untuk mencapai kesepakatan akhir. Fokus pembicaraan diarahkan pada isu nuklir, pencabutan sanksi, dan langkah-langkah yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi Iran.
Iran disebut akan menegaskan kembali komitmennya di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Namun, menurut laporan Mehr, agenda final tidak mencakup program rudal Iran maupun dukungan terhadap kelompok perlawanan.
Dengan demikian, ruang perundingan dibuat lebih sempit agar pembahasan tidak melebar ke isu-isu yang selama ini paling sensitif. Pada tahap akhir, pembahasan hanya akan menyentuh nasib material yang diperkaya, aktivitas pengayaan, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi ekonomi Iran.
Rencana rekonstruksi dan syarat sebelum perundingan final
Draf kesepahaman itu juga memuat kewajiban bagi AS dan sekutunya untuk menyampaikan rencana rekonstruksi bagi Iran. Nilai rencana tersebut disebut minimal USD300 miliar atau sekitar Rp5.318 triliun dengan kurs Rp17.700 per USD.
Kesepakatan akhir nantinya akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, perundingan final tidak akan dimulai sebelum separuh aset Iran yang dibekukan dilepaskan, sanksi terhadap minyak Iran ditangguhkan, dan blokade Angkatan Laut dicabut.
Perubahan menit terakhir dan dampaknya di kawasan
Kantor Berita Tasnim melaporkan ada sejumlah perubahan yang masuk ke draf pada menit-menit terakhir. Perubahan itu disebut mencakup ketentuan yang berkaitan dengan administrasi Selat Hormuz.
Tasnim juga mengutip sumber yang mengatakan bahwa jaminan soal kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon dimasukkan pada tahap akhir. Poin tersebut disebut ikut berperan dalam tidak dilaksanakannya balasan yang direncanakan Iran atas serangan Israel di kawasan pinggiran selatan Beirut.
Di tengah ketegangan regional yang masih kuat, draf ini memperlihatkan bahwa setiap langkah menuju kesepakatan AS-Iran bergantung pada isu keamanan, sanksi, nuklir, dan pengelolaan jalur strategis di kawasan. Jika benar diterapkan, arah perang dan diplomasi di Timur Tengah bisa berubah secara signifikan.