Selisih harga LPG nonsubsidi yang makin lebar dinilai menjadi pemicu paling kuat bagi perpindahan konsumsi ke elpiji 3 kg. Kondisi ini membuat tekanan pada LPG subsidi kian terasa, terutama jika masyarakat dan pelaku usaha kecil terus mencari pilihan yang lebih murah untuk menekan biaya harian.
Perubahan perilaku itu bukan sekadar isu harga, melainkan juga menyangkut beban kuota subsidi yang sudah dibatasi. Jika peralihan dari LPG nonsubsidi ke LPG 3 kg terjadi dalam jumlah besar, pemerintah berisiko menghadapi tekanan tambahan pada pasokan sekaligus anggaran subsidi energi.
Selisih harga dan dorongan pindah ke subsidi
Pengamat energi Abra Talattov menilai penyesuaian harga LPG nonsubsidi tidak lepas dari dinamika harga minyak mentah dunia. Ia menjelaskan bahwa kenaikan atau perubahan besar pada harga minyak global kerap ikut mendorong koreksi harga pada produk energi nonsubsidi.
Menurut Abra, masalah yang harus dicermati bukan hanya naiknya harga satu produk, tetapi respons konsumen terhadap jarak harga yang makin jauh antara produk nonsubsidi dan subsidi. Saat biaya hidup masih menekan, rumah tangga dan usaha kecil cenderung memilih sumber energi yang paling hemat.
“Ketika harga LPG nonsubsidi naik, tentu ada potensi peralihan dari konsumen non-subsidi ke subsidi,” ujarnya.
Kuota subsidi bisa makin tertekan
Abra mengingatkan bahwa LPG bersubsidi memiliki batas kuota sekitar 8,3 juta metrik ton. Bila perpindahan konsumsi dari produk nonsubsidi ke LPG 3 kg terus meningkat, ruang kuota itu akan semakin sempit dan risiko over kuota menjadi lebih besar.
Dalam kondisi seperti itu, dampaknya tidak berhenti di distribusi. Pemerintah juga bisa menanggung tambahan subsidi dan kompensasi energi yang lebih besar, sehingga ruang fiskal ikut tertekan.
Kekhawatiran ini muncul karena pasar LPG sangat sensitif terhadap perbedaan harga. Saat selisihnya terlalu lebar, sebagian konsumen biasanya mencari alternatif yang paling terjangkau, dan dalam kasus ini pilihan termurah justru berada pada produk yang disubsidi.
Distribusi subsidi dinilai perlu diperketat
Abra menilai pembenahan sistem penyaluran LPG subsidi perlu dipercepat agar lebih tepat sasaran. Ia menyebut distribusi subsidi yang masih terbuka membuat pengawasan belum sepenuhnya terkendali.
“Pemerintah perlu mempercepat penyaluran subsidi agar lebih targeted. Selama ini distribusinya masih terbuka,” kata Abra.
Pernyataan itu penting karena LPG subsidi seharusnya ditujukan untuk kelompok yang berhak. Jika mekanisme penyalurannya belum rapat, maka ruang pergeseran konsumsi akan tetap besar, terlebih saat harga nonsubsidi sedang naik.
Risiko migrasi konsumen masih terbuka
Abra memperkirakan perpindahan konsumen ke LPG subsidi bisa berada di kisaran 5 hingga 10 persen. Angka itu mencerminkan sensitivitas masyarakat terhadap harga energi di tengah inflasi kebutuhan pokok yang masih dirasakan rumah tangga.
Kenaikan harga pada produk nonsubsidi juga dapat mendorong penyesuaian belanja sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, rumah tangga maupun usaha mikro biasanya akan menekan pengeluaran operasional, termasuk untuk kebutuhan memasak.
Jika disparitas harga terus melebar, tekanan terhadap elpiji 3 kg akan makin besar. Karena itu, stabilitas pasokan menjadi faktor yang harus dijaga ketat agar lonjakan permintaan tidak mengganggu distribusi di lapangan.
Pada akhirnya, kenaikan harga LPG nonsubsidi tidak hanya berdampak pada biaya energi bagi konsumen yang selama ini membeli produk non-subsidi. Perubahan itu juga dapat menggeser pola konsumsi ke LPG 3 kg, sehingga pengawasan distribusi dan ketepatan sasaran subsidi menjadi semakin penting.
