Dugaan selisih harga pembelian mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi memunculkan perburuan rente dalam jumlah sangat besar. Indonesian Corruption Watch (ICW) memperkirakan selisih Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit dapat berujung pada potensi Rp4,86 triliun sampai Rp5,54 triliun jika dihitung dari target 80 ribu unit pikap.
ICW meminta proyek itu dihentikan sementara, seluruh dokumen pengadaan dibuka ke publik, dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan penyelidikan. Sorotan ini menguat karena pengadaan kendaraan tersebut berada dalam skema besar yang nilainya disebut mencapai Rp200 triliun.
Skala Pengadaan yang Dipersoalkan
Pengadaan armada Kopdes Merah Putih dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, BUMN yang mengurus pembelian kendaraan untuk program tersebut. Direktur Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut total armada yang dibeli mencapai 160 ribu unit kendaraan angkutan barang dari beberapa pabrikan otomotif.
Ia menjelaskan bahwa pengadaan itu tidak mengacu pada satu merek saja, melainkan berasal dari Jepang, China, dan India. Joao juga menyebut alokasi pembangunan per Kopdes sebesar Rp3 miliar menjadi dasar total anggaran pembelian kendaraan yang mencapai Rp200 triliun.
| Pabrikan/Negara | Model | Jumlah Unit | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi / Jepang | Canter | 13.600 | Termasuk dalam total 160 ribu unit |
| Hino / Jepang | Dutro HD dan HDX | 10.000 | Kendaraan angkutan barang |
| Isuzu / Jepang | Elf NMR | 900 | Kendaraan angkutan barang |
| Foton / China | Aumark | 13.000 | Diimpor bersama ribuan truk dan pikap dari India |
| Mahindra / India | Scorpio | Tidak disebutkan | Bagian dari pengadaan pikap |
| Tata / India | Yodha dan Ultra T7 | Tidak disebutkan | Bagian dari pengadaan pikap |
Temuan ICW soal Selisih Harga
Temuan ICW berangkat dari pemantauan terhadap pengadaan mobil pikap yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk program itu. Lembaga antikorupsi tersebut menduga terdapat selisih harga pembelian Rp61 juta hingga Rp69 juta per unit.
Jika selisih itu dikalikan dengan target pengadaan 80 ribu unit pikap, nilai yang muncul mencapai triliunan rupiah. Karena itu, ICW menilai transparansi menjadi kunci untuk memastikan tidak ada ruang perburuan rente dalam proyek bernilai jumbo tersebut.
Respons Kementerian Keuangan
Pemerintah merespons temuan itu melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7), ia menegaskan Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran jika proses audit sudah selesai.
“Itu kan nanti diaudit. Saya bayar yang diaudit saja,” katanya. Ia menambahkan, “Begitu diaudit, lolos, baru dia nagih ke saya, saya bayar. Jadi saya secure. Aman.”
Purbaya juga menyampaikan bahwa dirinya belum melihat data yang menjadi dasar temuan ICW. “Saya belum lihat,” ujarnya.
Dengan begitu, perhatian publik kini tertuju pada audit dan pembukaan dokumen pengadaan yang diminta ICW. Selama tahapan pemeriksaan belum tuntas, Kementerian Keuangan menegaskan dana tidak akan dicairkan.