Kekerasan militan di Pakistan justru meningkat ketika operasi keamanan diperluas secara tajam. Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) mencatat 1.066 serangan sepanjang 2025, tertinggi sejak 2014.
Jumlah itu naik 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meski pasukan keamanan menjalankan ratusan operasi dan melaporkan ribuan militan tewas. Ketimpangan tersebut memperkuat pertanyaan tentang efektivitas pendekatan yang terutama mengandalkan kekuatan militer.
| Indikator | Data 2025 | Perubahan |
|---|---|---|
| Serangan militan | 1.066 serangan | Naik 17 persen |
| Operasi keamanan | 482 operasi | Naik 63 persen |
| Militan dilaporkan tewas | Lebih dari 2.100 orang | Lebih dari dua kali lipat |
Data itu menunjukkan peningkatan operasi keamanan tidak otomatis diikuti penurunan serangan. Kekerasan paling banyak terkonsentrasi di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, dua wilayah yang lama menjadi pusat konflik bersenjata.
Legitimasi Politik Dipandang Menjadi Persoalan Utama
Peneliti Dawood Safi menilai operasi militer tetap dapat membongkar jaringan kelompok bersenjata atau mencegah serangan tertentu. Namun, ia menekankan tindakan tersebut tidak dapat menggantikan legitimasi politik bagi masyarakat yang merasa terasing.
“Serangan udara dapat menghancurkan sebuah kompleks, tetapi tidak dapat meyakinkan masyarakat yang merasa terasing bahwa negara mewakili mereka,” kata Safi. Ia mengaitkan persoalan itu dengan struktur politik yang selama beberapa dekade menempatkan otoritas militer di atas politik sipil.
Menurut Safi, perbedaan pendapat di kawasan pinggiran kerap diperlakukan sebagai ancaman keamanan. Akibatnya, tuntutan politik masyarakat lebih sering mendapat respons koersif ketimbang dialog.
Situasi itu, menurut penilaiannya, berisiko mempersempit pilihan bagi warga yang ingin menyuarakan ketidakpuasan secara damai. Ruang politik yang tertutup dapat membuat kelompok bersenjata lebih mudah memanfaatkan rasa keterasingan yang berkembang.
Tekanan terhadap Ruang Damai
Masyarakat Pashtun disebut menghadapi kekerasan dari kelompok militan sekaligus tekanan dari negara. Pashtun Tahafuz Movement atau PTM muncul sebagai gerakan damai yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, ranjau darat, dan kecurigaan kolektif terhadap warga Pashtun.
Safi menilai respons negara terhadap tuntutan tersebut lebih banyak didominasi pendekatan keamanan. “Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan,” ujarnya.
Persoalan serupa terlihat di Balochistan, provinsi kaya sumber daya alam yang masih dibayangi kemiskinan dan marginalisasi politik. Keterlibatan warga lokal dalam pengelolaan sumber daya juga dinilai masih terbatas.
Komisi Penyelidikan Pakistan mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar dari angka resmi tersebut.
Safi juga menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis hak asasi manusia Baloch, Dr. Mahrang Baloch, pada Juni lalu. Menurutnya, hukuman terhadap figur yang menyalurkan penderitaan keluarga korban penghilangan secara damai dapat membawa pesan politik yang luas.
“Mahrang menjadi tokoh penting karena memberikan ekspresi damai terhadap penderitaan keluarga yang mencari kerabat mereka yang hilang,” kata Safi. Ia menilai sebagian pemuda Baloch dapat melihat mobilisasi damai tidak menghasilkan dialog jika tokoh seperti Mahrang dihukum.
Faktor Afghanistan Tidak Menjawab Seluruh Krisis
Pakistan selama ini menuding jaringan militan dan tempat perlindungan kelompok bersenjata di Afghanistan sebagai faktor utama ancaman keamanan. Safi mengakui faktor lintas batas itu nyata dan Kabul memiliki tanggung jawab mencegah wilayahnya dipakai menyerang negara tetangga.
Namun, ia mengingatkan Afghanistan tidak dapat dijadikan satu-satunya penjelasan atas krisis militansi di Pakistan. Fokus berlebihan ke luar negeri, menurutnya, berisiko mengabaikan masalah tata kelola, ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, dan sempitnya ruang oposisi damai.
Islamabad telah melancarkan serangan udara lintas batas, memperketat perbatasan, membatasi perdagangan, serta mendeportasi warga Afghanistan. Namun, belum ada konfirmasi independen mengenai tewasnya tokoh senior Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dalam operasi tersebut sejak akhir 2025.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026. Serangan udara disebut sebagai penyebab utama korban sipil dalam periode itu.
Safi menilai Pakistan tetap perlu menjaga perbatasan dan mencegah pergerakan kelompok bersenjata melintasi Garis Durand. Namun, penguatan otoritas sipil, perlindungan organisasi damai, dan penanganan tuntutan Pashtun serta Baloch sebagai persoalan politik dinilainya tak kalah penting.
“Seorang tetangga tidak dapat menyediakan legitimasi yang gagal dibangun sebuah negara di antara warga negaranya sendiri,” ujar Safi. Selama rasa keterasingan di dalam negeri tidak ditangani, militansi dinilai akan terus memiliki ruang untuk bertahan.
