Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan penolakan terhadap keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam proses pemilu di Jerman. Pernyataan itu muncul ketika Washington membuka program hibah hingga US$ 3 juta bagi kelompok di Eropa yang dinilai sejalan dengan gerakan MAGA.
Merz menyatakan pendanaan politik dari luar negeri dilarang di Jerman. Sikap tersebut memperlihatkan kekhawatiran Berlin bahwa aliran dana asing dapat memengaruhi integritas kontestasi politik menjelang pemilu tingkat negara bagian pada September.
Batas Tegas bagi Pendanaan Asing
Dalam konferensi pers pada Rabu, 15 Juli 2026, Merz membandingkan sikap Jerman dengan prinsip tidak mencampuri pemilu di Amerika Serikat. Ia meminta pemerintahan Presiden Donald Trump dan lembaga yang dekat dengannya menghormati batas yang sama.
"Kami tidak mencampuri pemilu di AS," kata Merz. "Sebaliknya, saya juga tidak ingin pemerintah AS ataupun lembaga-lembaga yang dekat dengan pemerintah ikut campur dalam pemilu di Jerman."
Pernyataan itu tidak hanya menyoroti hubungan diplomatik antara Berlin dan Washington. Isu utamanya adalah kemungkinan penggunaan pendanaan organisasi sebagai jalur pengaruh politik di negara lain.
| Unsur Program | Keterangan |
|---|---|
| Nilai hibah | Hingga US$ 3 juta |
| Calon penerima | Lembaga amal, lembaga pemikir, dan individu di Eropa |
| Isu yang disorot | Kedaulatan nasional, migrasi, sensor, serta dugaan penyalahgunaan hukum |
| Arah nilai | Filosofi politik dan hukum bersama serta warisan peradaban Barat |
Ketentuan Hibah Dinilai Belum Jelas
Menurut laporan Liputan6, program Kementerian Luar Negeri AS tersebut menyasar pihak yang mengangkat sejumlah isu yang dekat dengan agenda konservatif. Namun, ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima dana itu dinilai ambigu oleh seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS.
Ambiguitas itu memicu pertanyaan tentang apakah dana dapat menguntungkan kelompok kanan jauh atau bahkan partai politik di Eropa. Sejumlah mantan pejabat AS melihat program tersebut sebagai bagian dari upaya berbulan-bulan untuk mengalihkan dana pemerintah.
Seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri AS menilai sumber daya semacam itu dapat memberi keuntungan yang tidak semestinya bagi kelompok sayap kanan. Kelompok-kelompok tersebut, menurutnya, biasanya tidak memperoleh akses terhadap dukungan serupa.
"Tampaknya Kementerian Luar Negeri AS berupaya mencampuri pemilu di Eropa dengan memberikan keunggulan yang tidak semestinya kepada partai-partai sayap kanan melalui sumber daya yang biasanya tidak mereka peroleh," kata mantan pejabat tersebut.
Ketegangan yang Lebih Luas
Kontroversi hibah berlangsung di tengah perubahan pendekatan Washington terhadap politik Eropa. Sejumlah pejabat tinggi AS sebelumnya mengkritik negara-negara sekutu di Eropa Barat terkait migrasi, aborsi, dan kebijakan keselamatan daring.
Wakil Presiden AS JD Vance termasuk pejabat yang melontarkan kritik keras kepada para sekutu Eropa. Pejabat Kementerian Luar Negeri AS juga disebut aktif menjalin hubungan dengan kelompok konservatif sosial serta partai-partai kanan jauh di kawasan itu.
Strategi keamanan nasional baru AS pada Desember menyatakan peradaban Eropa terancam lenyap. Dokumen tersebut turut menyambut meningkatnya pengaruh yang disebut sebagai partai-partai patriotik Eropa, yang diduga merujuk pada gerakan populis.
Rencana pendanaan partai politik di Eropa juga pernah dilaporkan menjadi perhatian pemerintahan Trump. Langkah itu berpotensi berbenturan dengan undang-undang AS mengenai bantuan luar negeri.
Bagi Jerman, penegasan Merz menempatkan aturan pendanaan politik sebagai bagian penting dari perlindungan pemilu. Perdebatan mengenai hibah AS diperkirakan tetap mengemuka menjelang pemilu tingkat negara bagian pada September.
