Rencana pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pertanyaan di DPR. Nilai belanja itu disorot karena harga kipas angin di platform e-commerce disebut berada pada kisaran Rp300 ribuan per unit untuk pembelian satuan.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai pengadaan dalam volume sangat besar seharusnya menghasilkan harga lebih efisien. Ia meminta penjelasan mengenai struktur biaya dan mekanisme pengadaan barang tersebut.
Perhitungan sederhana dari nilai yang dipersoalkan menunjukkan anggaran Rp1,8 triliun untuk 1,8 juta unit setara Rp1 juta per unit. Namun, angka itu belum dijelaskan secara rinci dalam rapat, termasuk mengenai instansi pelaksana dan komponen biaya pengadaan.
| Rincian | Nilai atau Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Rencana pengadaan | Rp1,8 triliun | Untuk 1,8 juta unit kipas angin |
| Cosmos di toko resmi e-commerce | Rp338 ribu | Harga pembelian satuan yang disebut Mufti |
| Shopee dan Tokopedia | Rp300 ribuan | Harga pembelian satuan yang disebut Mufti |
Perbandingan harga menjadi dasar pertanyaan
Mufti menyampaikan perbandingan tersebut dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026. Ia menyebut harga kipas angin standing merek Cosmos di toko resmi e-commerce tercantum Rp338 ribu per unit.
Menurut Mufti, harga di Shopee dan Tokopedia bahkan berada di kisaran Rp300 ribuan. Harga tersebut, menurutnya, merupakan harga ritel atau pembelian satuan, bukan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar.
“Kipas angin cosmos di e-commerce official store milik Cosmos itu harganya Rp 338 ribu. Lalu kemudian cek di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi hanya Rp 300 ribuan,” kata Mufti dalam rapat tersebut.
Ia menekankan pemerintah seharusnya mempunyai daya tawar yang lebih kuat apabila pembelian dilakukan hingga ribuan atau jutaan unit. Karena itu, ia meminta keterbukaan atas seluruh belanja barang yang berkaitan dengan program koperasi tersebut.
Dorongan dashboard pengadaan
Selain mempertanyakan nominal pengadaan, Mufti meminta adanya dashboard yang dapat diakses masyarakat. Dashboard itu diharapkan memuat jenis barang, tujuan pengadaan, harga, serta alur belanja untuk kebutuhan koperasi desa dan kelurahan.
Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar penggunaan dana publik dapat diawasi. Ia menyatakan setiap rupiah yang dikucurkan dalam program tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mufti juga menyinggung pengadaan barang yang melibatkan Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan. Informasi mengenai kebutuhan dan harga barang untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menurutnya, tidak semestinya hanya diketahui oleh pihak terbatas.
Respons Menteri Koperasi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan tidak mengetahui isu pengadaan kipas angin yang dipertanyakan dalam rapat. Ia menegaskan pengadaan tersebut tidak berada di bawah kementeriannya.
“Kipas angin ini, ini saya tidak tahu, ini karena pengadaannya bukan di kami, Pak,” ujar Ferry. Pernyataan itu membuat rincian mengenai pelaksana pengadaan dan anggaran Rp1,8 triliun belum terungkap dalam forum rapat tersebut.
Viva melaporkan pertanyaan DPR tidak hanya menyasar nilai pengadaan, melainkan juga kebutuhan transparansi belanja program KDMP. Permintaan dashboard diarahkan agar dasar kebutuhan barang dan besaran harganya dapat dipantau publik.
