Sierra Leone kini masuk dalam daftar negara Afrika yang bersedia menerima deportan dari Amerika Serikat, dengan skema yang mencakup hingga 300 warga ECOWAS per tahun. Kesepakatan ini langsung memunculkan tanda tanya karena para deportan itu bukan warga negara Sierra Leone, melainkan warga dari beberapa negara Afrika Barat.
Menteri Luar Negeri Timothy Kabba mengatakan gelombang pertama akan tiba di Freetown pada 20 Mei. Penerbangan awal itu disebut akan membawa 25 orang dari Senegal, Ghana, Guinea, dan Nigeria.
Kabba menyebut Sierra Leone sudah menandatangani Third Country National Agreement dengan Amerika Serikat. Dalam pengaturan itu, negara tersebut bersedia menerima maksimal 25 orang per bulan, sebagai bagian dari kebijakan yang membuka pintu bagi deportasi lintas negara.
Langkah ini membuat Sierra Leone bergabung dengan pola yang lebih luas dalam kebijakan deportasi Amerika Serikat ke Afrika. Sebelumnya, Washington juga telah mengirim deportan ke Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kamerun, Guinea Khatulistiwa, dan Eswatini.
Namun, keputusan tersebut memicu kritik dari pakar hukum dan kelompok hak asasi manusia. Mereka mempertanyakan dasar hukumnya dan menyoroti bahwa para deportan dipindahkan ke negara yang bukan kewarganegaraan mereka.
Nasib para deportan yang akan dikirim ke Sierra Leone juga masih belum jelas. Belum ada kepastian apakah mereka akan diizinkan tinggal di negara itu setelah tiba.
Seorang juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu. Kabba pun tidak menjelaskan imbalan apa yang diterima Sierra Leone atas kesediaannya menerima para deportan.
Ia hanya menyebut kerja sama itu sebagai bagian dari hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk membantu kebijakan imigrasi Washington. Dari sisi praktik, skema Sierra Leone juga dinilai mirip dengan Ghana, yang hanya menerima deportan dari negara-negara ECOWAS.
Reuters sebelumnya melaporkan bahwa deportan yang dikirim ke Ghana, Guinea Khatulistiwa, dan beberapa tempat lain di Afrika kemudian dipaksa kembali ke negara asal mereka. Hal itu terjadi meski mereka memiliki perlindungan dari pengadilan AS.
Di Kongres AS, anggota Partai Demokrat di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dalam laporan Februari menyebut total biaya pemindahan ke negara ketiga belum diketahui. Mereka juga menambahkan bahwa lebih dari 32 juta dolar telah dikirim langsung ke lima negara, yakni Guinea Khatulistiwa, Rwanda, El Salvador, Eswatini, dan Palau.
Pemerintah AS sendiri belum memberi tanggapan terbaru atas kesepakatan dengan Sierra Leone. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri sebelumnya menyatakan deportasi tersebut sah secara hukum.
Kerja sama baru ini juga mengingatkan pada hubungan yang pernah tegang antara Freetown dan Washington. Pada 2017, saat masa pemerintahan Trump pertama, AS mengatakan Kedutaan Besar di Freetown akan menolak visa turis dan bisnis bagi pejabat kementerian luar negeri dan imigrasi Sierra Leone.
Langkah itu diambil karena pemerintah Sierra Leone saat itu menolak menerima deportan asal Sierra Leone. Kini situasinya berbalik, dan perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi saat pesawat pertama mendarat di Freetown serta bagaimana status para deportan akan ditentukan di lapangan.