Pemerintah menyiapkan skema rumah bagi buruh dengan lokasi yang dibuat sedekat mungkin dengan tempat mereka bekerja. Dengan model ini, beban sewa dan ongkos harian untuk menuju kawasan industri diharapkan ikut turun, sementara akses pekerja terhadap hunian layak menjadi lebih terbuka.
Rencana itu menjadi bagian dari program tiga juta rumah yang tengah didorong pemerintah. Hingga sekarang, pembangunan yang sudah berjalan tercatat mencapai 350.000 unit rumah di berbagai wilayah Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target tersebut dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta. Ia menegaskan pembangunan minimal satu juta rumah untuk pekerja dan buruh akan dimulai tahun ini dan dipusatkan di klaster yang dekat dengan kawasan industri.
Hunian dekat sumber kerja
Arah kebijakan ini menempatkan lokasi rumah sebagai unsur utama. Pemerintah ingin pekerja tidak lagi menempuh perjalanan jauh setiap hari hanya untuk mencapai tempat kerja.
Karena itu, pembangunan akan difokuskan di area yang memiliki akses langsung ke pusat kegiatan industri. Dengan pola tersebut, pekerja diharapkan bisa tinggal lebih dekat dengan sumber penghidupan mereka.
Fasilitas pendukung ikut disiapkan
Pemerintah tidak hanya menyiapkan unit rumah, tetapi juga fasilitas sosial di kawasan perumahan itu. Prabowo memerintahkan agar kawasan tersebut dilengkapi sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit, dan transportasi.
Kehadiran fasilitas itu dimaksudkan agar kawasan hunian tidak berdiri sendiri. Integrasi layanan pendidikan dan kesehatan juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi lokal di sekitar permukiman.
Transportasi publik menjadi bagian penting dari skema tersebut. Prabowo menyebut buruh yang memiliki kartu khusus akan bisa menggunakan transportasi dengan harga yang sangat ringan.
Daycare mendapat perhatian tersendiri dalam rancangan itu. Penitipan anak dianggap penting agar pekerja tetap bisa menjaga produktivitas sambil menjalankan tanggung jawab keluarga.
Skema cicilan dan akses rumah
Dari sisi pembiayaan, pemerintah sudah menyiapkan subsidi cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun. Skema ini menurunkan angsuran dari Rp1.550.000 menjadi Rp950.000 per bulan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah menempatkannya sebagai upaya menekan beban hidup pekerja yang selama ini tinggal jauh dari pusat kerja.
Target satu juta rumah di dekat kawasan industri kini menjadi salah satu program perumahan terbesar yang didorong pemerintah. Dengan tambahan subsidi cicilan dan fasilitas publik, program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal sekaligus kebutuhan mobilitas para pekerja.
Catatan dari KPA
Rencana itu juga mendapat perhatian dari Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Lembaga ini menyambut kebijakan tersebut, tetapi mengingatkan agar arah program tetap sejalan dengan prinsip reforma agraria.
KPA juga menilai sasaran penerima manfaat sebaiknya tidak hanya buruh. Menurut lembaga itu, petani dan nelayan juga perlu masuk dalam kerangka penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi, menegaskan bahwa program rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus dipahami sebagai bagian dari reforma agraria. Ia menilai akses terhadap rumah layak harus berjalan beriringan dengan kemudahan terhadap sumber kehidupan.
