Pemerintah menambah belanja negara sebesar Rp132 triliun untuk memenuhi kewajiban subsidi dan kompensasi energi, namun target defisit APBN 2026 tetap dijaga di level 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tambahan itu sudah masuk dalam outlook fiskal sehingga tidak menjadi beban baru di luar rancangan anggaran.
Dalam perhitungan terbaru, outlook belanja negara 2026 diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun. Angka tersebut setara 102,6% dari pagu APBN yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Beban Subsidi Sudah Melampaui Separuh Pagu
Hingga akhir Semester I-2026, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp233 triliun atau 52,1% dari pagu APBN 2026. Rinciannya terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, yang digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Realisasi itu naik 44,4% dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang tercatat Rp161,4 triliun. Kenaikan dipengaruhi fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta meningkatnya volume penyaluran BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik bersubsidi.
Tekanan Tidak Hanya Datang dari Energi
Selain energi, subsidi nonenergi juga ikut naik karena pembayaran subsidi pupuk yang lebih besar. Volume pupuk bersubsidi tercatat meningkat 21,4%, sehingga menambah beban belanja negara di luar sektor energi.
Kondisi itu membuat tekanan fiskal datang dari sisi harga sekaligus volume penyaluran. Pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga di masyarakat meski kebutuhan pembayaran terus membesar.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Outlook belanja negara 2026 | Rp3.942,4 triliun | 102,6% dari pagu APBN |
| Pagu APBN 2026 | Rp3.842,7 triliun | Anggaran yang ditetapkan |
| Tambahan belanja | Rp132 triliun | Untuk subsidi dan kompensasi energi |
| Realisasi subsidi dan kompensasi | Rp233 triliun | 52,1% dari pagu APBN 2026 |
| Realisasi Semester I-2025 | Rp161,4 triliun | Naik 44,4% secara tahunan |
Ruang Fiskal Masih Dijaga
Purbaya menyebut ruang fiskal masih dapat membaik jika harga minyak dunia turun, penerimaan pajak dan bea cukai melampaui perkiraan, serta ekonomi tumbuh sesuai target. Dalam skenario itu, tekanan pada APBN bisa berkurang meski kebutuhan subsidi tetap tinggi.
Dengan tambahan Rp132 triliun yang sudah diperhitungkan, pemerintah menempatkan kewajiban subsidi dan kompensasi energi sebagai bagian dari perhitungan fiskal yang lebih luas. Fokus utama tetap pada pengelolaan APBN agar defisit tidak keluar dari batas yang ditetapkan sampai akhir tahun.
Situasi ini menunjukkan bahwa beban subsidi energi masih menjadi salah satu ujian paling nyata bagi ketahanan fiskal pemerintah. Selama harga minyak, kurs rupiah, dan penerimaan negara belum bergerak lebih baik, tekanan pada belanja negara akan tetap terasa.