PDI Perjuangan masih menunggu jawaban Badan Gizi Nasional atas surat permintaan data kader yang diduga terlibat dalam pengadaan program Makan Bergizi Gratis. Jika balasan belum juga diterima, partai menyatakan akan mengirimkan surat kedua kepada BGN.
Data tersebut dibutuhkan PDIP untuk memastikan program yang diperuntukkan bagi rakyat tidak menjadi sarana pencarian keuntungan pribadi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut informasi itu penting bagi langkah koreksi di internal partai.
“Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban,” kata Hasto. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026).
PDIP belum menyebut nama kader maupun rincian dugaan keterlibatan yang ingin ditelusuri melalui data dari BGN. Partai menempatkan permintaan informasi itu sebagai dasar untuk melakukan penertiban secara jelas dan terukur.
Menunggu Data untuk Penertiban Internal
Menurut Hasto, partai tidak dapat menjalankan tindakan korektif hanya berdasarkan dugaan tanpa informasi yang memadai. Karena itu, jawaban dari BGN dipandang perlu untuk mengetahui apakah ada kader PDIP yang benar-benar berkaitan dengan proses pengadaan.
“Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami,” tuturnya. Hasto menekankan bahwa pernyataan dari pihak BGN menjadi alasan PDIP mengajukan surat resmi tersebut.
PDIP telah memiliki kebijakan yang melarang anggota serta kader mencari keuntungan dari program pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan rakyat. Larangan itu juga berlaku dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
“Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut,” ujar Hasto. Kebijakan itu menjadi landasan bagi partai untuk menelusuri setiap dugaan keterlibatan kader dalam pengadaan.
Pernyataan soal Keterlibatan Partai Politik
Permintaan data PDIP berawal dari pernyataan petinggi BGN mengenai keterlibatan hampir seluruh partai politik dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. PDIP kemudian meminta BGN membuka informasi yang berkaitan dengan kader partainya.
Hasto mengatakan surat itu dikirim setelah Wakil Kepala BGN saat itu menyampaikan pernyataan mengenai keterlibatan tersebut. PDIP ingin memperoleh kepastian mengenai ada atau tidaknya kader yang terkait dengan pengadaan program MBG.
Permintaan itu tidak disertai tuduhan terhadap individu tertentu. Data dari BGN diharapkan dapat menjadi pijakan untuk menentukan tindakan internal apabila keterlibatan kader memang ditemukan.
Opsi Mengirim Surat Kedua
Hingga Hasto menyampaikan keterangan tersebut, BGN belum memberikan respons atas surat dari DPP PDIP. Partai menyiapkan langkah lanjutan berupa pengiriman surat kedua apabila permohonan data tetap belum dijawab.
“Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya,” pungkas Hasto. PDIP masih menanti jawaban BGN sebelum memutuskan bentuk koreksi atau penertiban terhadap kader yang mungkin terkait pengadaan program Makan Bergizi Gratis.