Program perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat menghadapi kesenjangan besar pada tahap awal pelaksanaan. Dari alokasi 10.000 unit rumah tahun ini, baru 911 unit yang dinyatakan memenuhi syarat untuk direalisasikan.
Angka tersebut muncul setelah sekitar 2.000 rumah calon penerima menjalani verifikasi. Artinya, lebih dari separuh rumah yang diperiksa belum dapat masuk ke tahap perbaikan melalui program pemerintah.
| Tahap Program | Jumlah Rumah | Keterangan |
|---|---|---|
| Alokasi perbaikan tahun ini | 10.000 unit | Target program |
| Rumah telah diverifikasi | 2.000 unit | Calon penerima diperiksa |
| Rumah memenuhi syarat | 911 unit | Dapat direalisasikan |
Kendala utama berada pada status kepemilikan tanah yang belum memenuhi ketentuan. Persoalan lain adalah sebaran calon penerima yang terpencar, bahkan hanya satu keluarga di sebuah desa.
Aturan yang berlaku mensyaratkan jumlah penerima manfaat tertentu dalam satu desa agar program dapat dijalankan. Kondisi itu berpotensi membuat keluarga yang sebenarnya layak tidak terlayani karena tidak ada calon penerima lain di wilayah yang sama.
Usulan Perubahan Persyaratan
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan agar bukti kepemilikan tanah dapat menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan. Ia juga meminta syarat jumlah minimum penerima manfaat di tiap desa dihapuskan.
Usulan tersebut dimaksudkan agar rumah yang telah memenuhi kriteria tidak perlu menunggu pengumpulan penerima lain dalam jumlah tertentu. Dengan penyesuaian itu, bantuan renovasi diharapkan dapat menjangkau keluarga siswa Sekolah Rakyat yang tinggal tersebar di berbagai desa.
“Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat,” kata Gus Ipul.
Pembahasan percepatan program dilakukan dalam pertemuan Gus Ipul dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Jakarta pada Senin malam, 20/7. Kedua kementerian sepakat memperkuat koordinasi untuk menangani hambatan administratif dan teknis di lapangan.
Perbaikan Rumah sebagai Pendamping Pendidikan
Program renovasi rumah ditempatkan sebagai pelengkap intervensi pemerintah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Selain pendidikan anak, orang tua diarahkan memperoleh akses terhadap pemberdayaan, PBI, serta bantuan perbaikan hunian.
Gus Ipul menyebut siswa Sekolah Rakyat dijaring melalui penjangkauan, bukan tes akademik. Mereka berasal dari kelompok desil paling bawah sehingga kondisi rumah dan ketahanan sosial keluarganya menjadi perhatian pemerintah.
“Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah,” ujar Gus Ipul.
Maruarar Sirait menyatakan mendukung langkah Kemensos untuk mempercepat renovasi rumah orang tua siswa. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program unggulan dan strategis yang mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung,” ucap Maruarar. Kementerian PKP disebut akan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti usulan yang diajukan Kemensos.
CNN Indonesia melaporkan pertemuan itu turut dihadiri jajaran sekretariat jenderal dan direktorat perumahan dari kedua kementerian. Percepatan realisasi kini akan bergantung pada tindak lanjut atas administrasi tanah dan penghapusan hambatan kuota penerima di desa.