Target SPKLU 2030 Masih Jauh, Indonesia Baru Punya 4.892 Unit Hingga Mei 2026

Target Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum untuk mobil masih jauh di depan mata, meski jumlah unit yang berdiri di Indonesia sudah mendekati 5.000. Hingga Mei 2026, SPKLU tercatat telah mencapai 4.892 unit, tetapi pemerintah masih harus mengejar target 62.918 unit pada 2030.

Kesenjangan angka itu menunjukkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur pengisian daya tetap menjadi pekerjaan besar. Tanpa laju penambahan yang konsisten, pertumbuhan kendaraan listrik berisiko tidak diimbangi oleh kesiapan layanan di lapangan.

Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ferry Triansyah, menilai capaian tersebut memang positif. Namun, ia menegaskan tantangan ke depan masih besar karena target SPKLU roda empat pada 2030 masih sangat tinggi.

Ferry menyampaikan data itu dalam Pembukaan Project Board Meeting Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles in Indonesia atau ENTREV Pertama Tahun 2026. Forum itu memperlihatkan bahwa pengembangan SPKLU bukan sekadar urusan jumlah titik pengisian, tetapi juga soal menjaga kecepatan transisi kendaraan listrik agar tidak tertinggal.

Pemerataan infrastruktur mulai diperluas

Di sisi lain, pengembangan ekosistem kendaraan listrik tidak lagi hanya bertumpu pada kota-kota besar. Program ENTREV, yang merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Indonesia dan UNDP, mulai mendorong replikasi ekosistem EV ke lebih banyak daerah di luar pilot project utama.

Sebelumnya, pilot project utama berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Kini, replikasi itu menjangkau Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, hingga Serang.

Perluasan wilayah ini penting agar infrastruktur pengisian daya tidak terkonsentrasi di satu kawasan. Dengan begitu, dukungan terhadap pasar kendaraan listrik dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada pusat pertumbuhan tertentu.

Transisi EV juga dikaitkan dengan ketahanan energi

Pemerintah memandang transisi kendaraan listrik dari sudut yang lebih luas daripada sekadar transportasi. Percepatan EV ikut ditempatkan dalam strategi pengurangan emisi karbon dan upaya menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak yang membebani APBN lewat subsidi.

Situasi geopolitik global yang sering mengganggu rantai pasok energi fosil juga membuat isu kemandirian energi ikut mengemuka. Karena itu, penguatan ekosistem kendaraan listrik dipandang relevan untuk memperkuat ketahanan nasional.

ENTREV tetap memainkan peran dalam agenda tersebut. Head of Environment Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menyebut program itu berfungsi sebagai enabler dan katalisator bagi transisi kendaraan listrik di Indonesia.

Aretha juga menjelaskan bahwa hasil Mid-Term Review pada kuartal pertama 2025 menegaskan relevansi proyek tersebut terhadap tujuan transisi kendaraan listrik nasional. Artinya, program ini masih dianggap penting untuk mendukung arah kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah.

Tak hanya bangun SPKLU, tapi juga siapkan SDM

Dampak ENTREV tidak berhenti pada pembangunan fasilitas fisik. Program ini juga mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi bagi siswa SMK di berbagai daerah.

Pendekatan tersebut membuat transisi EV berjalan lebih utuh. Di satu sisi, infrastruktur pengisian daya terus bertambah, sementara di sisi lain tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menopang industri kendaraan listrik juga mulai disiapkan.

Kombinasi keduanya memberi sinyal bahwa pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya bergantung pada minat pasar. Dukungan kelembagaan, pemerataan infrastruktur, dan penguatan kompetensi tenaga kerja menjadi bagian dari fondasi yang sama.

Dengan capaian 4.892 unit SPKLU hingga Mei 2026, arah pertumbuhan terlihat jelas. Namun, perjalanan menuju target 62.918 unit pada 2030 masih menuntut percepatan yang jauh lebih besar agar ekosistem kendaraan listrik benar-benar siap menopang kebutuhan nasional.

Berita Terkait