Gelombang baja murah dari China dinilai sudah menekan industri baja nasional ke titik yang berbahaya. Di tengah kondisi itu, penutupan PT Krakatau Osaka Steel (KOS) dipandang bukan sekadar kabar bisnis biasa, melainkan sinyal bahwa perusahaan lain juga dapat ikut terdampak.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai situasi ini perlu dibaca sebagai peringatan keras. Ia melihat tekanan impor baja murah sudah cukup kuat untuk menggerus produsen dalam negeri dan mendorong sektor baja masuk ke fase deindustrialisasi.
Tekanan impor makin terasa
Bhima menyoroti banjir produk baja murah, terutama dari China, sebagai faktor utama yang membuat persaingan di pasar domestik menjadi timpang. Menurut dia, skala produksi baja China yang sangat besar membuat limpahan ekspornya mudah menekan harga di Indonesia.
Ia menyebut produksi baja China dalam setahun mencapai sekitar 1 miliar ton. Dengan kapasitas sebesar itu, ekspor yang hanya 2 persen ke Indonesia saja disebut sudah melampaui kapasitas produksi nasional.
Harga yang lebih rendah membuat ruang gerak produsen dalam negeri makin sempit. Dampaknya bukan hanya pada penjualan, tetapi juga pada utilisasi pabrik dan keberlanjutan usaha di sektor baja.
KOS dinilai bukan kasus tunggal
Penutupan KOS dan rencana PHK terhadap 200 pekerja pada Juni mendatang memperkuat kekhawatiran bahwa tekanan pada industri baja lokal sudah masuk tahap serius. Bhima menegaskan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri dan tidak boleh dibaca sebagai kejadian yang terpisah.
Ia mengaitkan KOS dengan penutupan pabrik Metal Steel Group milik Ispat Indo di Surabaya pada Oktober 2025. Rangkaian kejadian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa industri baja sedang menghadapi persoalan struktural, bukan sekadar perlambatan sementara.
Dalam pandangannya, kondisi ekonomi global dan domestik yang menurun ikut memperburuk situasi. Saat pasar dipenuhi produk impor murah, produsen lokal menjadi semakin sulit mempertahankan operasi.
Risiko penutupan berantai
Bhima menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih tegas agar kasus seperti KOS tidak kembali terjadi. Ia bahkan memperingatkan bahwa tanpa perlindungan perdagangan yang lebih kuat, perusahaan baja lain berisiko menyusul tutup.
“Kalau tidak ya tinggal tunggu giliran perusahaan baja apa lagi yang akan tutup,” kata Bhima kepada Suara.com. Pernyataan itu menegaskan kekhawatiran bahwa tekanan impor murah sudah mengancam keberlanjutan banyak produsen baja nasional.
Baginya, penutupan KOS harus diperlakukan sebagai alarm penting bagi pembuat kebijakan. Jika tidak ada tindakan cepat, industri baja domestik akan semakin sulit bertahan menghadapi arus barang impor yang masuk dengan harga sangat rendah.
Dorongan anti-dumping dianggap mendesak
Bhima juga menyoroti tingkat utilisasi industri baja nasional yang disebut hanya sekitar 52 persen. Angka itu jauh di bawah tingkat ideal sekitar 80 persen yang dibutuhkan agar industri tetap efisien dan bisnisnya berkelanjutan.
Ia merujuk temuan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) terkait dugaan dumping baja China. Dalam temuan itu, selisih harga disebut berada pada kisaran 5,9 persen hingga 55,6 persen lebih murah.
Menurut Bhima, temuan tersebut seharusnya cukup menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bergerak cepat. Ia menilai reformasi regulasi perlu dilakukan agar bea masuk anti-dumping bisa segera dikenakan.
Bhima juga menekankan bahwa kebijakan anti-dumping harus diterapkan dari hulu hingga hilir. Tanpa langkah itu, daya saing industri baja nasional akan terus tergerus dan penutupan seperti yang dialami Krakatau Osaka Steel berisiko berulang di perusahaan lain.
Source: www.suara.com