Kenaikan tiga BBM nonsubsidi pada Sabtu, 18 April 2026 langsung menarik perhatian karena dampaknya tidak berhenti di pom bensin. Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo mengalami penyesuaian harga, sementara pasar ikut menyoroti satu hal yang paling dekat dengan kebutuhan harian masyarakat: apakah harga pangan juga akan terdorong naik.
Kekhawatiran itu muncul karena bahan bakar dan distribusi barang saling berkaitan erat. Saat biaya energi bergerak naik, ongkos pengiriman kebutuhan pokok juga bisa ikut berubah, sehingga tekanan terhadap harga pangan tidak bisa diabaikan begitu saja.
Harga BBM nonsubsidi memang mengikuti formula resmi
Penyesuaian tiga produk BBM itu bukan keputusan yang berdiri tanpa dasar. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ditjen Migas ESDM, Saleh Abdurrahman, menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi sudah memiliki formula yang diatur oleh Kementerian ESDM.
“Sudah ada formula harga BBM nonsubsidi dari Kementerian ESDM. Salah satunya adalah harga dasar yang mengacu pada MOPS,” ujar Saleh, dikutip dari Kompas.com, Minggu (19/4/2026). Penjelasan ini menunjukkan bahwa pergerakan harga jual di masa sekarang memang mengikuti acuan pasar yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Karena tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah seperti BBM subsidi, harga BBM nonsubsidi memang harus menyesuaikan biaya perolehan yang berubah. Jika harga acuan internasional naik, badan usaha penyedia energi juga akan merasakan tekanan biaya yang lebih besar.
Tekanan global ikut mendorong penyesuaian
Pemerintah disebut sempat menahan harga selama dua bulan terakhir sebelum akhirnya melakukan penyesuaian. Langkah itu memperlihatkan adanya upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, kondisi badan usaha, dan tekanan dari pasar minyak dunia.
Kenaikan harga minyak global disebut dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah sejak Februari 2026. Situasi ini membuat harga acuan energi bergerak naik dan memengaruhi struktur biaya BBM nonsubsidi di dalam negeri.
Saleh menjelaskan bahwa MOPS yang ikut naik menjadi alasan penyesuaian tidak bisa terus ditunda. “Sekarang MOPS-nya sudah naik. Kalau tidak disesuaikan, akan memberatkan badan usaha karena ini bukan BBM subsidi,” kata Saleh.
Dampaknya ke harga pangan masih perlu diawasi
Di sisi lain, perhatian publik justru mengarah ke kemungkinan efek berantai pada kebutuhan pokok. Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah memastikan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak menjalar ke harga bahan pangan di pasar.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” ujarnya, Minggu (19/4/2026). Pernyataan itu menegaskan bahwa risiko utama bukan hanya biaya energi, tetapi juga potensi naiknya beban belanja masyarakat.
Rantai pasok menjadi titik yang paling sensitif dalam situasi seperti ini. Saat biaya transportasi dan distribusi berubah, harga komoditas harian dapat ikut tertekan, terutama bila pengawasan di lapangan tidak berjalan ketat.
Transparansi dan pengawasan jadi perhatian
Selain meminta stabilitas harga pangan dijaga, Rivqy juga menyoroti perlunya keterbukaan informasi dari pemerintah terkait sektor BBM nasional. Menurutnya, penjelasan soal cadangan energi dan distribusi penting agar publik memahami alasan di balik penyesuaian harga.
Dalam konteks ini, pengawasan distribusi menjadi bagian yang tidak kalah penting dari kebijakan harga itu sendiri. Jika kontrol lemah, kenaikan BBM nonsubsidi bisa menekan harga barang kebutuhan lain dan memperbesar risiko inflasi pangan.
Karena itu, penyesuaian harga tiga BBM nonsubsidi kini berada dalam sorotan ganda. Di satu sisi, kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan distribusi energi dan mencegah beban badan usaha makin berat, tetapi di sisi lain pemerintah juga dituntut memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali di pasar.
