Isu pergantian susunan menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menyita perhatian politik nasional. Namun, dari DPR, tiga fraksi besar justru memilih berhati-hati dan menegaskan bahwa seluruh keputusan soal reshuffle sepenuhnya menjadi wewenang Presiden sebagai kepala negara.
Sikap itu datang dari PDIP, Golkar, dan Demokrat yang sama-sama meminta agar publik tidak berspekulasi berlebihan. Di saat Istana belum memberi penjelasan resmi, pembahasan reshuffle lebih banyak diposisikan sebagai ruang tunggu terhadap keputusan politik Prabowo.
Parlemen diminta tidak menjadi sasaran pertanyaan reshuffle
Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menegaskan bahwa pertanyaan soal reshuffle sebaiknya tidak diarahkan ke parlemen. Menurut dia, urusan tersebut berada langsung di tangan Presiden, sehingga pihak yang paling tepat memberi jawaban adalah Istana.
Puan juga menilai publik tidak bisa mendorong Presiden mengambil langkah tertentu dalam soal komposisi kabinet. Bagi PDIP, reshuffle adalah hak prerogatif kepala negara, sehingga semua pihak perlu menunggu keputusan resmi sebelum menarik kesimpulan.
Golkar menunggu sinyal resmi dari Istana
Sikap serupa disampaikan Fraksi Golkar melalui Muhammad Sarmuji. Ia mengatakan pihaknya belum mendengar adanya agenda resmi reshuffle, meski tetap menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan Presiden.
Golkar memilih bersikap tenang di tengah kabar yang berkembang. Partai ini juga berupaya menjaga agar nama kadernya di kabinet tidak terseret spekulasi sebelum ada pernyataan resmi dari Istana.
Sarmuji bahkan menilai Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, berada dalam posisi aman bila reshuffle benar-benar dilakukan. Penilaian itu dikaitkan dengan kinerja Bahlil dalam menjaga sektor energi nasional, termasuk upaya mempertahankan suplai energi dan menahan agar harga BBM tidak naik di tengah kondisi global yang belum stabil.
Tiga alasan yang disorot Golkar soal kinerja Bahlil
- Menjaga ketahanan energi nasional di tengah krisis energi dunia.
- Memastikan suplai energi tetap aman.
- Membantu menjaga harga BBM agar tidak naik.
Pernyataan tersebut menunjukkan Golkar ingin menegaskan bahwa kadernya dipandang memberi kontribusi langsung bagi agenda pemerintah. Meski begitu, partai berlambang beringin itu tetap menempatkan Presiden sebagai pihak yang paling berhak menentukan langkah lanjutan.
Demokrat menilai Prabowo punya pertimbangan matang
Dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan pandangan yang sejalan. Ia menegaskan reshuffle adalah hak Presiden dan meyakini Prabowo memiliki pertimbangan matang saat menilai kinerja para menteri.
Herman juga menyebut bahwa siapa pun yang dipilih masuk atau diganti dari kabinet tetap merupakan kewenangan Presiden semata. Dengan sikap itu, Demokrat ikut menjaga jarak dari spekulasi dan tidak mendahului keputusan Istana.
Rapat di Istana ikut memantik perhatian
Di tengah menguatnya isu reshuffle, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Momen tersebut diunggah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco melalui akun Instagram pribadinya dan memperlihatkan kehadiran Mensesneg Prasetyo Hadi, Menlu Sugiono, serta Wamentan Sudaryono.
Dasco menyebut rapat itu membahas situasi politik, keamanan, dan ekonomi nasional. Ia juga mengatakan telah menyampaikan masukan terkait fungsi legislasi DPR kepada pemerintah, meski belum ada penjelasan dari Istana apakah pertemuan tersebut berkaitan langsung dengan wacana reshuffle.
Respons dari PDIP, Golkar, dan Demokrat memperlihatkan pola yang sama: menunggu keputusan Presiden sambil menahan diri dari spekulasi. Selama Istana belum mengeluarkan pernyataan resmi, isu reshuffle kabinet Prabowo diperkirakan tetap menjadi sorotan karena menyangkut arah kebijakan pemerintahan dan komposisi kerja para menteri.
Source: www.cnnindonesia.com